Mataram – Lpkpkntb. Mantan Kepala Bappeda Lombok Barat, yang saat ini menjabat sebagai, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, Dr. H Baehaqi, Beredar issu dirinya menyuruh dan di duga penerima suap, atas perusahaan terentu melalui oknum birokasi yang menyambi menjadi broker izin di Pemkab Lombok Barat melalui rekaman aplikasi Whatsapp.
Dr. H. Baehaqi menyampaikan ke media dengan nada kesal “Wallahi wabillahi hiwassolahi, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, apakah semurah itu saya menjual harga diri saya,” jelasnya.
Mereka ini belum tentu kebenarannya yang menyebut nama saya menyuruh seseorang untuk meminta sejumlah uang kesana kemari, ke perusahaan tertentu, dan itu tidak benar!” jawab Sekda.
Ia juga menyampaikan ke media “Ada juga yang mau melaporkan saya. Tetapi, sebenarnya saya mendorong itu supaya dilaporkan supaya semua pihak tau dan jelas,” tantangnya.
Selama ini, kata nya (Sekda) tidak pernah berkomentar terkait dugaan tersebut, lantaran tengah sibuk bekerja. Namun karena isu ini terus menggelinding, dirinya akhirnya harus buka suara untuk meluruskan isu isu tersebut.
“Mereka ini belum tentu kebenarannya yang menyebut nama saya menyuruh seseorang untuk meminta sejumlah uang kesana kemari, ke perusahaan tertentu, dan itu tidak benar!” jawab Sekda.
Sedangkan ketua LSM Asak Datu, Herman Kisaf bersumber di sejumlah media menduga bahwa Sekda Lombok Barat menerima suap dari salah satu rekanan. Bahkan Herman berencana melaporkan Sekda Lombok Barat Senin lusa dengan dugaan menerima suap atas izin yang diprosesnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat. (GJI)
Sementara ketua LSM Edukasi, melalui media Post-kota. Yusri mengaku memahami kronologis bagaimana itu itu beredar. Awalnya beber Yusri, rekaman itu dikirimkan oleh seseorang untuk dikonsumsi pribadi. Namun demi kepentingan politik, isu tersebut berhembus kemudian digoreng oleh oknum LSM yang tidak bertanggung jawab.
“Yang jelas, tidak ada maksud dan tujuan untuk menjatuhkan orang, apalagi Pak Sekda. Saya juga mengklarifikasi nama saya yang digunakan oleh oknum tersebut,” tutupnya Yusri.
Sementara Sekjen Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK NTB) Rusman Hair, dan Ketua LP-KPK (Komcab) Lombok Barat, Inde Ahmad Yani mengatakan, ” Issu ini sedang kami awasi dan cari pembenaran nya melalui berbagai pihak terutama oknum birokrasi Izin di Pemkab Lombok Barat, hingga saat ini kami Lpkpk belum bisa menemui Sekda Lombok Barat, ” katanya.
Jangan sampai Issu ini dapat mengganggu stabilitas program berlanjut yang ada di Lombok Barat, yang notabene nya sedang kita wujudkan, ” Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”. Apabila ada indikasi yang mencurigakan dengan bukti yang kuat, maka laporkan..!,” tapi sebalik nya jangan sampai ini hanya sekedar cari sensasi publik dan merugikan orang lain, apalagi yang di sebut-sebut sekelas Sekda ” tutupnya Inde.
Minggu/11/09/22. [Abi].
