MATARAM – lpkpkntb, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (Dikbud) sedang sibuk-sibuknya mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK), Salah satu sekolah yang mendapatkan program fisik dari dana alokasi khusus (DAK) SMA Negeri 11 Mataram, Namun hal ini tidak terlepas juga dari dugaan tindak pidana korupsi seperti yang di langsir beberapa media online.
Bahwa telah beredar nya bukti transfer dari RK dengan nominal Rp 75.000.000. Dari dokumen yang diterima media, RK diketahui menduduki posisi strategis dalam sebuah partai di NTB.
yang ayahnya pun salah satu pengurus petinggi partai dan saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi NTB.
RK yang berusaha dikonfirmasi wartawan, berkali-kali melalui sambungan telpon menanyakan bukti transfer tersebut belum memberikan jawaban apapun. Baik melalui pesan instan, telepon WhatsApp hingga telepon biasa.
Lpkpkntb melakukan penelusuran dan lokasi nya tidak jauh juga dari sekertariat lpkpkntb komcab kota mataram, Setelah ditelusuri tempat yang akan di bangun program batuan fisik DAK tersebut adalah bekas dari bangunan rumah dinas DPRD dan sedang dilakukan pemerataan bekas bangunan.
Lokasi akan di bangun Program Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA Negeri 11 Mataram, yang berdekatan dengan makam Pahlawan.
Sesuai data yang di dapatkan,untuk SMA Negeri 11 Mataram, mendapatkan Bantuan Progam Fisik DAK, untuk pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya Rp 386.080.000.
Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya Rp 372.992. 000. Pembangunan laboratorium biologi beserta perabotnya Rp 372.992.000. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya Rp 236.457.000.
Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya Rp 221.497.000. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya Rp 444.306.000. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya Rp 226.193.000.
Pembangunan ruang Kepala Sekolah atau pimpinan beserta perabotnya Rp 216.844.000. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya Rp 290.451.000.
Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya Rp 229.562.000 dan pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya Rp. 229.628.000.
Setelah di temui media, Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Sunoto yang ditemui untuk ditanyakan peran dari orang yang mendapatkan fee DAK itu mengaku tidak mengenal.
Bahkan, dari 9 proposal dari supplier yang dia terima tidak ada berjenis kelamin perempuan dan juga tidak ada atas nama RK.
[Lanjut] ia menjelaskan, pihak sekolah hanya sebatas mengusulkan supplier dan 9 supplier tersebut sudah diusulkan untuk selanjutnya dievaluasi dan ditentukan oleh dinas. Kalau soal siapa yang mengerjakan nanti kami tidak tahu, kami hanya sebatas mengusulkan,” katanya, Sumber informasi, media GenPI.co.ntb Jumat (5/8).
Kemungkinan, lanjutnya, pembangunan dari DAK fisik itu akan dilakukan pekan depan sekarang masih proses pemerataan bekas bangunan tersebut (Bie).
Dengan beredar nya dugaan fee dana alokasi khusus (DAK) SMA Negeri 11 Mataram, sesuai dengan tupoksi kami lpkpkntb komcab kota mataram, akan segera melakukan koordinasi langsung terutama pihak sekolah kebetulan juga lokasi pembangunan ini tidak jauh dari sekertariat lpkpknb,komcab Mataram. Jum’at /5 Agustus/2022.
Rusman sekertaris Komda NTB, (Ujarnya) ” kita akan kesana menanyakan langsung atas kebenaran dugaan fee tersebut dan siapa-siapa supplayer yang di maksud kepala sekolah SMA Negeri 11 Mataram, dan Dikbud NTB ini juga harus tahu dan jangan diam kalau di hubungi media karena ini uang Rakyat jadi jangan main-main*tegasnya*.
Lokasi di Bangun nya Gedung Sekolah SMA Negeri 11 Mataram -NTB.
Ketika di konfirmasi tim lpkpkntb ke kabid SMA, Drs.H. Lalu Muhammad Khidir., M.Pd, (katanya) ” Untuk masalah Program fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA satu pintu dengan SMK, karena ini satu pintu, maka silahkan bisa langsung ke kabid SMK Pak Muhamad Khairul Ihwan, S.Pd, MT *tegas nya* Saya serahkan ke beliau jadi silahkan hubungi beliau saja.
Penasehat LP-KPK NTB, H ARSYAD SE MM, (Tegasnya) ” Dari pada menjadi issu yang akan menimbulkan asumsi-asumsi publik yang kurang etis, Alangkah baik nya apabila media maupun masyarakat, konfirmasi langsung ke Pihak Dikbud termasuk PPK dll terkait hal ini, khawatir nanti informasi ini akan menghambat dan menambah pekerjaan bagi teman-teman di Dikbud NTB, Karena program fisik ini sangat menentukan nasip dan generasi masa depan Bangsa terutama kebutuhan sarana maupun prasarana di sekolah “*