Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan kali ini menyasar pejabat tinggi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, ditangkap penyidik KPK.
Wamenaker Noel diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sejumlah perusahaan. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 10 orang, termasuk beberapa pihak swasta, serta menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, puluhan mobil mewah, dan satu unit motor Ducati.
Juru bicara KPK membenarkan adanya penangkapan ini. “Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya.
Lokasi OTT dan Barang Bukti
OTT dilakukan di kompleks Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Selain uang, penyidik juga menyegel sejumlah ruangan dan membawa dokumen yang diduga berkaitan dengan aliran dana pemerasan.
Respons Kementerian Ketenagakerjaan
Kepala Biro Humas Kemnaker menyatakan pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. “Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan menunggu informasi resmi dari KPK,” katanya.
Reaksi Publik dan Politik
Penangkapan Noel langsung menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan menilai kasus ini harus diusut tuntas. Kelompok relawan Prabowo Mania bahkan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK. “Kami mendukung KPK membersihkan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan,” ujar Ketua Prabowo Mania, Immanuel Simanjuntak.
Di sisi lain, pengamat menilai jika terbukti bersalah, Immanuel Ebenezer kemungkinan besar akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Wamenaker.
Jejak Kontroversi
Sebelum menjabat sebagai Wamenaker, Immanuel Ebenezer dikenal sebagai aktivis politik dan pernah memimpin relawan pendukung salah satu tokoh nasional. Namanya kerap muncul dalam sejumlah kontroversi, baik terkait pernyataan maupun sikap politiknya.
Proses Hukum
Saat ini KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang diamankan. Jika bukti cukup, status mereka akan dinaikkan menjadi tersangka.