lpkpkntb.com – Mataram. Rencana kedatangan Tim hukum kementrian BUMN untuk melakukan sanding data minggu ke dua Februari membawa angin segar bagi para pemilik lahan. Kata Jubir KEK Mandalika M Samsul Qomar.
“ Janji Gubernur untuk sanding data minggu depan adalah sesuatu yang di impikan masyarakat pemilik lahan dan ini angin segar. Kita sangat menunggu proses sanding data ( buka data ) oleh tim hukum tersebut, kita akan jemput bola ke Jakarta untuk memastikan keberangkatan mereka minggu ke dua februari ini, ” Sambung Bang MSQ.
Warga suda sangat siap terhadap proses ini begitu juga dengan segala resikonya, ” Jika data masyarakat kalah tentu kami akan anggap selesai sengekta selama ini tapi jika data dan alasan masyarakat tidak sesuai dengan APHAT yang di miliki ITDC sebagai pengembang kami minta segera di bayarkan, ” tegas mantan 2 Periode DPRD Loteng MSQ.
Kami yakin setelah gubernur NTB DR Zulkiflimansyah berjanji akan menyelesaikan proses sanding ini maka tentunya juga dengan kesiapan pembayaran bagi warga yang berhak di bayarkan.
Gubernur NTB pernah melakukan pembayaran pada lahan sekitar 1,8 hektare atas nama damar Cs sebanyak 8 Kepala keluarga dan 9 bidang dengan harga Rp 71 juta per arenya.
Ini sebagai yurisprudensi bahwa proses pembayaran pernah di lakukan pada lahan yang memang belum selesai di bayar atau sama sekali belum di bayarkan,,,?
Lanjut, ” Seluruh masyarakat menunggu proses ini dengan menyiapkan data data tambahan serta saksi saksi penguat keterangan data yang ada .
Harapan kita dari ratusan hektare yang masih bermasalah pembayaram bisa di tuntaskan tahun ini secara bertahap, ” tegas M Samsul Qomar, Pejuang Tanah Mandalika.
