lpkpkntb.com – Bagi Kalian yang ingin menjadi petugas Pemungutan suara pada Pilkada serentak, yang akan segera diselenggarakan, sesuai dengan ketetapan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
latihan soal CAT PPK Pilkada 2024
Terkait:
- Cek Jadwal Pilkada Serentak 2024 Ada 37 Daerah NTB Masuk
- Menguat Kader NU Sumbawa Diprediksi Gandeng Sitti Rohmi Pilkada NTB 2024
Artikel ini akan menyajikan 30 soal yang bisa kalian pelajari, terutama calon pendaftar PPK yakni latihan soal CAT PPK Pilkada 2024 sehingga bisa lolos ke tahapan selanjutnya berikut soal nya lengkap dengan kunci jawaban.
Pelajari 30 contoh latihan soal CAT PPK Pilkada 2024 lengkap dengan kunci jawabannya sebagai bahan belajar untuk lolos ke tahap berikutnya.
1. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah?
a. Akurasi data penduduk
b. Pelibatan RT
c. Akurasi data pemilih
d. Pelibatan RW
e. Pelibatan tokoh masyarakat
Terkait:
- KPU Buka Pendaftaran Bagi Pemantau Pilkada Serentak 2024
- Di Buka Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Kecamatan Pilkada Serentak 2024
Jawaban: c
2. Dalam hubungan yang sifatnya hirarkis antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota maka?
a. KPU mengoordinir sekaligus KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
b. KPU harus minta persetujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam membuat Keputusan
c. KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
d. KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga masing-masing menyusun dan menetapkan pedoman teknis.
e. KPU mengkoordinir KPU Provinsi, dan KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten Kota
Jawaban: e
3. Kapan dimulainya pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024?
a. Senin 27 Mei 2024
b. Selasa 28 Mei 2024
c. Rabu 29 Mei 2024
d. Kamis 30 Mei 2024
e. Jum’at 31 Mei 2024
Jawaban: e
4. Di bawah ini yang merupakan tugas PPK kecuali?
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU
b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota
c. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran pemilu di wilayah kerjanya
d. Melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan
e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
Jawaban: c
5. Calon yang menerima dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat dikenakan sanksi berupa?
a. Pidana penjara dan denda
b. Pembatalan pasangan calon
c. Penghentian kampanye
d. Peringatan tertulis
e. Peringatan lisan
Jawaban: a
6. Pada pelaksanaan Pilkada 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani?
a. Seluruh petugas PPS dan PPK
b. Ketua PPS dan Ketua PPK
c. Ketua PPK dan seluruh anggota dan saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
d. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
e. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan
Jawaban: e
7. KPU Kabupaten Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam waktu paling lama?
a. Kurang dari 24 jam
b. 1 hari
c. 2 hari
d. 3 hari
e. 4 hari
Jawaban: b
8. KPU Kabupaten Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS, pengawasan internal tersebut dilakukan terhadap dugaan?
a. Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan atau pakta integritas
b. Kode Etik, Kode Perilaku, sikap dan atau integritas Ihsa
c. Kode Sikap, Tugas, Wewenang dan atau Tata Kerja
d. Tata Kerja, Standar Operasional dan atau Administrasi
e. Semua benar
Jawaban: A
9. Sesuai peraturan perundangan, PPK berkewajiban untuk, kecuali? a. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan Pemilihanb. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatanc. Memutuskan dan melaporkan hasil pengawasan Pemilihan di tingkat kecamatan kepada pemerintah daerahd. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetape. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jawaban: c 10. Dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh?
a. Pantarlih
b. Pantarlih dan PPS
c. Pantarlih, PPS, dan PPK
d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
e. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
Jawaban: c
11. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan?
a. KPU dan Bawaslu
b. MK dan Presiden
c. KPU dan MK
d. Bawaslu dan MK
e. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota
Jawaban: a
12. Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran?
a. Kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan
b. Tata usaha negara Pemilu/Pemilihan
c. Tindak pidana Pemilu/Pemilihan
d. Administrasi Pemilu/Pemilihan
e. Sengketa Pemilu/Pemilihan
a. Pantarlih
b. Pantarlih dan PPS
c. Pantarlih, PPS, dan PPK
d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
e. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
Jawaban: c
11. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan?
a. KPU dan Bawaslu
b. MK dan Presiden
c. KPU dan MK
d. Bawaslu dan MK
e. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota
Jawaban: a
12. Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran?
a. Kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan
b. Tata usaha negara Pemilu/Pemilihan
c. Tindak pidana Pemilu/Pemilihan
d. Administrasi Pemilu/Pemilihan
e. Sengketa Pemilu/Pemilihan
Jawaban: C
14.Sumber dana Kampanye yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, kecuali? a. Perusahaan Patungan Pemerintah dan Asingb. Badan Usaha Milik Desac. Warga negara asingd. Partai politike. Pemerintah
Jawaban: d
15.Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah? a. DK Bawaslub. DK KPUc. MKd. DKPP
Jawaban: d
16. DKPP yang merupakan penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum singkatan dari? a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb. Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umumc. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihand. Dewan Kehormatan Penyangga Pemilihane. Dewan Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Jawaban: a
17. Kedudukan kantor KPU terletak di? a. KPU berkedudukan di Jakartab. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesiac. KPU berkantor di Propinsi DKI Jakartad. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakartae. KPU RI di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU Kab Kota di masing-masing Kabupaten Kota Jawaban: b
18. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh? a. KPU Kabupaten Kotab. KPU RIc. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)d. KPPSe. PPS Jawaban: a
19. Yang bukan merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah? a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilub. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPUc. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilud. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU e. Memeriksa dan memutus aduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Jawaban: e
20. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh? a. KPUb. Presidenc. Bawaslud. DPRe. MK Jawaban: b
21. Dalam menjalankan tugasnya, PPK bertanggungjawab kepada? a. KPU Kabupaten Kotab. KPU Provinsic. Bawaslud. Gubernure. Bupati Jawaban: a 22. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah? a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratisb. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritasc. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilud. Menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyate. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien Jawaban: d
23. Apa kepanjangan dari PPK? a. Petugas Pemungutan Kecamatanb. Panitia Pemungutan Kecamatanc. Petugas Pemilihan Kecamatand. Panitia Pemilihan Kecamatane. Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban: d 24. PPK sesuai UU No 7 Tahun 2017 dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat? a. Provinsib. Kabupaten c. Kecamatan d. Kelurahan E. Desa Jawaban: c
25. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah? a. KPU b. Bawaslu c. KPU, Bawaslu d. KPU, Bawaslu, KPI e. KPU, Bawaslu DKPP Jawaban: e
26. Berapa jumlah anggota PPK setiap kecamatan? a. 3 orang b. 4 orangc. 5 orangd. 6 orange. 7 orang Jawaban: c 27. Dalam UU Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang? a. Umum b. Langsung Rahasia. Jujur dan Adil e. Bebas
Jawaban: e
28. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali? a. Penyusunan kerangka hukum. Hak memilih dan dipilih. Kampanye pemilu yang demokrat. Akses media dan kebebasan berekspresi. Adanya lembaga penyelenggara pemilu Jawaban: d
29. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada? a. Bupati. Bawaslu. Gubernur. KPU Provinsi. Presiden Jawaban: d
30. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali? a. Relawan pengawas pemilu. Pendidikan politik bagi pemilih. Survei tentang pemilihan. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih. Perhitungan cepat hasil pemilihan Jawaban: d.
Demikian informasi contoh soal latihan soal CAT PPK Pilkada 2024 . Semoga beruntung dan Sukses!
(Sa/ya).