lpkpkntb.com – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berbicara soal dukungan dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Dia tak menyangka Jokowi akan mendorongnya menjadi capres 2024 secara terang-terangan. Menurut Yusril, Jokowi biasanya memberi dukungan politik melalui isyarat. di lansir laman cnnindonesia.
Kemudian, Yusril menghargai dukungan Jokowi tersebut. Namun, ia berkata hal itu menjadi tantangan berat dengan peta politik saat ini.
Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menegaskan kepada para kadernya mulai dari tingkat DPW, DPC, PAC, ranting, hingga simpatisan harus satu komando pada Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan dalam acara silaturahmi dan halal bi halal di kantor DPC PBB Kabupaten Belitung, Kamis (27/4/2023). dilansir laman Partaibulanbintang.or.id.
Kemudian, ”Di Pemilu 2024 ataupun pilpres, PBB harus satu komando.
Dan saya sudah memberikan arahan kepada Sekjen PBB (Afriansyah Noor) dan DPP untuk memberikan sanksi kepada ketua DPW, DPC, PAC yang tidak satu komando dengan keputusan DPP,” tegas Yusril.
“Memang tidak mudah dalam arti saya maju, baik presiden atau wakil presiden, harus mendapat dukungan 20 persen,” kata Yusril saat ditemui di kediamannya di daerah Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (22/3) lalu.
Salah satu upaya Yusril mencari tiket Pilpres adalah menjalin silaturahmi dengan berbagai partai politik. Ia dan PBB sudah berkunjung ke markas PPP, PKB, dan Golkar.
Yusril menambahkan, penindakan tegas tersebut dilakukan karena Yusril tidak mau kejadian pada Pilpres 2019 terulang lagi. Di mana internal pengurus partai terpecah, terutama DPW dan DPC dan simpatisan sibuk mengurusi pilpres, sehingga partai sendiri tidak diurus.
”Kita harus berkaca pada Pilpres 2019, kejadian seperti itu tidak boleh terulang pada Pemilu 2024. Sudah kita putusan dalam Rakornas dan MDP Partai Bulan Bintang pada 11-13 Januari 2023 lalu bahwa untuk Pemilu 2024 DPW dan DPC fokus mempersiapkan dan melengkapi infrastruktur partai untuk pemenangan pileg.
Sementara kebijakan pilpres itu ranahnya DPP dan harus dipatuhi oleh DPW dan DPC seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi dukungan kepada Yusril untuk maju sebagai capres pada 2024. Jokowi mendorong Yusril untuk menghimpun dukungan partai politik agat dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.
“Dengan pengalaman yang sangat panjang, saya dukung lo kalau Prof. Yusril di 2024 dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius, serius,” ungkap Jokowi dalam Rakornas PBB di Jakarta, Rabu (11/1) lalu.
