MATARAM – Desakan pengusutan dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD RI periode 2024–2029 terus bergulir. Jumat (3/10/2025), Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB kembali turun ke jalan menggelar aksi teatrikal jilid IV di simpang Bank Indonesia, Kota Mataram.
Aksi ini ditandai dengan pemasangan spanduk raksasa sepanjang 200 meter yang membentang di jantung kota. Massa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan dugaan suap yang menyeret nama dua anggota DPD RI asal NTB, Muhammad Rifky Farabi (MRF) dan Mirah Midadan Fahmid (MMF).
USD 13.000 per Senator
Kasus ini mencuat setelah mantan staf DPD RI, Fithrat Irfan, mengungkap adanya aliran uang suap kepada sedikitnya 95 anggota DPD.
Masing-masing senator disebut menerima USD 13.000 (sekitar Rp200 juta), dengan rincian USD 5.000 untuk pemilihan Ketua DPD dan USD 8.000 untuk pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.
Modus penyerahan uang, kata Irfan, dilakukan secara door to door langsung ke ruang kerja para senator. Dari data yang dilaporkan, penerima terbanyak berasal dari Papua (18 senator), disusul Sulawesi (14), Kalimantan (12), Sumatera (7), Kepri-Riau (7), NTB–NTT (5), Banten–Jabar (5), Jawa Tengah (5), Maluku (4), Bengkulu (2), Jatim (1), dan DKI Jakarta (1).
“Jangan Tutup Mata!”
Koordinator aksi, Saidin Alfajari, menegaskan aksi jilid IV adalah bentuk perlawanan rakyat NTB terhadap praktik korupsi yang mencoreng demokrasi.
“Berdasarkan data yang kami terima, ada dugaan kuat dua anggota DPD RI asal NTB ikut menerima suap. Kami mendesak KPK segera mengungkap kasus ini secara terang benderang,” tegas Saidin.
Ia menambahkan, meski ada tekanan agar aksi dihentikan, pihaknya tidak akan mundur.
“Banyak yang meminta kami diam, tapi kami akan terus bergerak. Ini perlawanan terhadap korupsi,” ujarnya.
Tunggu Langkah Tegas KPK
Hingga kini, KPK belum mengumumkan perkembangan resmi penyelidikan kasus tersebut. Namun laporan yang masuk disebut sudah dilengkapi dengan bukti transfer dan testimoni internal DPD.
Koalisi Pemuda NTB memastikan aksi jilid IV bukan yang terakhir. Mereka berjanji akan menggelar aksi lebih besar hingga KPK memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum,” tutup Saidin.