MATARAM – Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB kembali turun ke jalan, mengepung kantor perwakilan DPD RI di Mataram, Jumat (26/9/2025). Aksi ini merupakan jilid ketiga setelah sebelumnya digelar pada 19 dan 24 September lalu.
Dijaga ketat aparat kepolisian, massa membentangkan kain putih sepanjang 200 meter yang dipenuhi tulisan tuntutan mereka. Tak hanya itu, aksi juga disertai pembakaran di depan gerbang utama kantor DPD RI NTB—sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan praktik suap di Senayan.
“Kami tidak akan berhenti sampai KPK menjelaskan progress penanganan kasus ini secara terbuka,” tegas Koordinator Aksi, Saidin Alfajri.
Massa menuding dua senator asal NTB, Muhammad Rifky Farabi (MRF) dan Mirah Midadan Fahmid (MMF), ikut menerima aliran dana suap dalam pemilihan Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Skandal Uang Suap di DPD RI
Kasus ini pertama kali mencuat lewat laporan Fithrat Irfan, mantan staf DPD RI, ke KPK. Ia mengungkap sedikitnya 95 anggota DPD menerima uang suap, dengan skema:
-
USD 5.000 untuk pemilihan Ketua DPD,
-
USD 8.000 untuk pemilihan Wakil Ketua MPR RI.
Total: USD 13.000 per senator. Uang disalurkan lewat amplop berisi dolar yang dibagikan langsung ke ruang kerja senator.
Data sebaran penerima suap:
-
Papua: 18 orang
-
Sulawesi: 14
-
Kalimantan: 12
-
Sumatera: 7
-
Kep. Riau & Riau: 7
-
Jawa Barat–Banten: 5
-
NTT & NTB: 5
-
Jawa Tengah: 5
-
Maluku: 4
-
Bengkulu: 2
-
Jawa Timur: 1
-
DKI Jakarta: 1
“Skandal ini bukan hanya soal dua nama dari NTB, tapi mencoreng wajah DPD secara nasional,” ujar Saidin.
NTB Malu dan Terseret
Di lokasi aksi, Korlap Lukmanul Hakim menilai dugaan keterlibatan dua senator asal NTB mencederai martabat daerah.
“Jujur kami malu. Mereka seharusnya menjaga nama baik NTB di tingkat nasional, bukan memperdagangkan suara,” katanya.
Koalisi menantang Rifky dan Mirah untuk buka suara ke publik. “Kalau tidak terlibat, sampaikan secara terbuka. Diam hanya memperkuat dugaan,” ujar Lukman.
Gerakan Nasional dari NTB
Koalisi menegaskan perlawanan akan terus berlanjut. Aksi berjilid-jilid bahkan akan digelar lintas provinsi.
“Bongkar dari NTB untuk Indonesia. Kami ajak aktivis daerah lain ikut bersuara, karena kasus ini mencakup senator hampir di semua provinsi,” tegas Lukman.
Bagi mereka, perjuangan ini bukan sekadar soal NTB, tetapi menyangkut kehormatan lembaga negara.
KPK Didesak Bergerak Cepat
Hingga kini, KPK belum memberi keterangan resmi. Publik menunggu apakah lembaga antirasuah berani membongkar skandal yang diduga melibatkan mayoritas senator DPD RI.
“Kalau KPK lamban, publik akan melihat DPD RI sebagai lembaga yang rusak dari dalam. NTB tidak rela ikut dicatat dalam sejarah kotor itu,” tegas Lukman.
Koalisi memastikan aksi jilid berikutnya sudah dijadwalkan.
“Minggu depan kami aksi lagi, Selasa dan Jumat,” pungkasnya.