Inilah Skandal Kemanusiaan di RSUP NTB: Bayi Meninggal Tak Diberi Ambulans,,,? Ormas Sasaka Nusantara Bereaksi Keras

Avatar of lpkpkntb
DPD SASAKA LOMBOK TIMUR JEROWARU
DPD Sasaka Lombok Timur

lpkpkntb.com – Mataram, 8 April 2025 — Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, mengecam keras tindakan petugas Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB yang diduga menelantarkan jenazah seorang bayi dan memaksa pihak keluarga membayar biaya pengantaran jenazah senilai Rp2.600.000.

Kejadian memilukan ini menimpa Yuliana, warga Desa Seteluk, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Bayi Yuliana meninggal dunia saat dirawat di RSUP NTB setelah dirujuk dari Puskesmas Seteluk akibat persalinan prematur pada Jumat, 4 April 2025. Namun, saat hendak membawa pulang jenazah anaknya, pihak rumah sakit disebut memaksa keluarga untuk membayar biaya ambulans jenazah, sehingga Yuliana terpaksa menggunakan taksi menuju Sumbawa.

“Ini jelas bentuk pelayanan yang tidak manusiawi. Seharusnya dalam kondisi musibah seperti ini, rumah sakit memberikan pelayanan maksimal tanpa mempersulit keluarga pasien. Terlebih lagi, jenazah adalah pasien resmi,” ujar Lalu Ibnu Hajar.

Ia menegaskan bahwa RSUP NTB seharusnya memberikan fasilitas pengantaran jenazah secara gratis kepada masyarakat kurang mampu. Dana kesehatan seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) maupun CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikelola pemerintah provinsi, menurutnya, harus digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.

“Kami minta Direktur RSUP NTB segera mengevaluasi dan memperbaiki standar pelayanan, serta memberikan sanksi tegas kepada oknum petugas yang terbukti menyalahi SOP pelayanan rumah sakit. Jangan sampai citra pelayanan kesehatan di NTB rusak akibat tindakan yang tidak berperikemanusiaan,” tegasnya.

Ia juga menuntut transparansi dari Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Gubernur NTB, dalam pengelolaan seluruh anggaran kesehatan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun dana lain seperti DBHCHT dan CSR.

“Kasus ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Jangan sampai terulang kembali. Pemerintah harus hadir untuk rakyat, terutama dalam pelayanan kesehatan. Ini soal nurani dan tanggung jawab moral,” tutupnya.