lpkpkntb.com – Mataram. Komisi Informasi mengadakan Focus Group Discussion (FGD) guna untuk mengumpulkan data di balik fakta, yang di hadiri oleh para informan ahli daerah indeks keterbukaan informasi publik tahun 2023, dari berbagai profesi, berlangsung di hotel Grandlegi Mataram, Kamis (6/4/23).
Dalam kegiatan tersebut di hadiri Ketua Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat ( KI NTB) , Sansuri, S.Pt. M.M, kemudian, Bapak Drs. M.Zaini, Suaeb Quri, SH, Bapak Badrun, A.M. dan Asraruddin S.A.P.
Kemudian, kegiatan tersebut di buka oleh Komisioner dari Komisi Informasi pusat RI yang di hadiri Wakil Ketua H. Arya Sandhiyudha, Ph.D beserta tim.
Pada Pelaksanaan kegiatan tersebut, Sambutan dari Ketua KI menyampaikan bahwa, ” Pada kegiatan ini para ahli dapat menggambarkan kondisi dari ruang angkasa, potret dari ketinggian, untuk memotret bagaimana keterbukaan informasi yang ada di Nusa Tenggara barat, ” imbuhnya.
Oleh karena itu, ” di pundak ibu bapak lah sekarang bagaimana kondisi secara umum informasi keterbukaan di NTB ini, dan kami yakin dengan pilihan-pilihan ini sudah beberapa kali di koreksi oleh Pokja pusat akan melakukan tugas dengan baik, para informan yang hadir ini dari berbagai unsur diantaranya: Unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat ” sambungnya Ketua KI Sansuri, S.Pt. M.M.
Kemudian, dalam kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Pusat Komisi Informasi Bapak H. Arya Sandhiyudha, Ph.D. Menyampaikan, ” Pada FGD yang dilaksanakan di 34 Provinsi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui diskusi dengan para ahli, sehingga data dan informasi tersebut nantinya akan di sampaikan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu di harapkan dari para ahli informan ini memiliki kepakaran dibidang masing-masing, ” imbuhnya.
Selesainya membuka kegiatan FGD, Wakil ketua Komisi informasi pusat langsung melanjutkan kunjungannya ke Rumah sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kegiatan FGD di pimpin Bapak Anton dari pengurus Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Bersama Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 9 Para Informan Ahli NTB serta 5 Pokja Daerah perwakilan NTB melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), dan Nusa Tenggara Barat terima apresiasi berkat seluruh indikator yang ditargetkan telah melampaui target, salah satunya adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
Keluarga besar Komisi Informasi NTB berharap dengan berhasilnya peningkatan IKIP ini akan dibarengi juga dengan peningkatan indeks-indeks yang lain.
Data IKIP 2021 Provinsi NTB berada di urutan ke 6 dalam IKIP.Namun pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai IKIP tertinggi dengan skor mencapai 81,93, disusul Bali dengan skor 80,99, dan posisi ke 3 adalah provinsi NTB dengan skor nilai 80,49. di lansir laman komisiinformasi.ntbprov.
Semoga dengan nilai ini bisa dikatakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB, semakin baik. Hal ini juga sejalan dengan nilai Monev Provinsi NTB yang masuk dalam kategori Provinsi yang Informatif, jadi terdapat kesesuaian. (Abi).