Dengan Tegas Mendagri Tito, Stop! Honorer Hanya Jadi Beban APBD

Avatar of lpkpkntb

lpkpkntb.com – Pembukaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mendagri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan walikota stop pengangkatan honorer. Apalagi honorer tidak memiliki skill atau tenaga administrasi yang ca titipan keluarga pejabat atau tim sukses.

September Syarat Umum dan Khusus Masuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan RI Untuk PPPK, Lulusan SMA, D1, D3, S1

“Saya minta kalau honorer terlalu banyak, tidak efektif, tolong kepala daerah harus berani mengambil keputusan untuk stop, tidak mengambil honorer dahulu. Meskipun menang pilkada, jangan memberikan bom waktu,” kata Mendagri Tito saat kunjungan di Belitung, Jumat (15/9). dilansir dari laman Bangkapos.com.

Menurutnya, jika honorer tersebut memiliki skill seperti tenaga kesehatan dan guru hal tersebut tidak masalah.

Portal SSCASN Login Pendaftaran CPNS 2023 dan Jadwal PPPK, Lengkap Link, dan Persyaratan

Namun yang dihindari yakni honorer yang tidak punya skill yang disebut tenaga administrasi.

Honorer tersebut pun akan menjadi bom waktu bagi pejabat berikutnya.

Saat membedah postur APBD kabupaten/kota dan provinsi di Bangka Belitung, lanjut Tito, ia melihat ada target belanja kepala daerah mencapai Rp900 miliar, namun Rp400 miliarnya digunakan untuk belanja pegawai.

Berarti hanya Rp500 miliar yang digunakan untuk kegiatan lain.

“Jangan-jangan Rp200 miliar-Rp300 miliar untuk kegiatan pegawai lagi, lalu untuk masyarakatnya mana. Ada yang cuma Rp30 miliar, saya bilang ini pasti jalan banyak rusak, gang-gang banyak yang bolong,” ucap Tito.

Tito juga menyinggung daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) kecil yakni di bawah 10 persen dan mengandalkan dana transfer pemerintah pusat.

Buka Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Cek Link Pendaftaran Sepi Peminat 2023

Dana transfer pusat itu pun separuhnya dipakai untuk belanja pegawai atau membayar gaji.

“Saya cek buka lagi, kira-kira belanja pegawai ada gak yang honorer, jangan sampai didominasi oleh honorer,” jelasnya. (*).