LOMBOK TENGAH – Rencana penggusuran warga di kawasan Pantai Tanjung Aan oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) mendapat penolakan keras dari Serikat Mahasiswa Teres Bereng. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Senin, 14 Juli 2025, mereka menyebut langkah ITDC sebagai bentuk penjajahan modern atas nama pariwisata.
“Ini bukan sekadar konflik lahan biasa. Ini adalah perampasan ruang hidup rakyat dengan dalih investasi dan pembangunan,” tegas Ketua Presidium Serikat Mahasiswa Teres Bereng, Lalu Wahyu Alam.
Menurut Wahyu, kawasan Tanjung Aan dulunya merupakan lahan terbengkalai tanpa sentuhan wisata. Warga lokal, katanya, justru menjadi pihak pertama yang membersihkan dan mengembangkan kawasan tersebut hingga menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun kini, ketika Tanjung Aan menjadi sorotan dunia, warga yang telah menghidupi kawasan itu justru dipinggirkan.
“ITDC datang seolah sebagai pemilik mutlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap warga yang sudah puluhan tahun tinggal dan mengelola lahan di sini,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Dinilai Gagal Melindungi Rakyat
Serikat Mahasiswa Teres Bereng juga mengecam sikap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dinilai tidak berpihak kepada warganya. Mereka menyebut gubernur dan bupati telah gagal menjalankan amanah rakyat.
“Alih-alih membela rakyat, para pemimpin daerah justru berdiam diri dan membiarkan aparat menjadi alat represi. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ujar Wahyu.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, Serikat Mahasiswa Teres Bereng mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan ITDC:
-
Hentikan segera seluruh bentuk penggusuran warga Tanjung Aan oleh ITDC.
-
Tarik seluruh aparat keamanan dari kawasan konflik.
-
Desak Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah untuk berpihak kepada rakyat.
-
Lakukan audit menyeluruh terhadap proyek Mandalika yang dinilai gagal menyejahterakan masyarakat.
-
Berikan jaminan hukum atas tanah dan usaha warga yang telah dibangun secara mandiri selama puluhan tahun.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa mereka siap turun ke jalan jika penggusuran tetap dilanjutkan dan pemerintah terus berpihak pada investor.
“Tanah yang dihidupi rakyat selama puluhan tahun tidak akan kami biarkan digusur demi kepentingan korporasi. Lawan penggusuran! Lawan perampasan tanah! Tanah untuk rakyat, bukan untuk investor!” tegas Wahyu menutup pernyataannya.