Mataram — Penguatan basis data budaya dan kolaborasi lintas lembaga menjadi fokus pertemuan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) dengan Dinas Kebudayaan Provinsi NTB. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama yang lebih terarah dalam mendukung pemajuan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat.
Baca:Rektor UNU NTB: Guru dan Dosen Bukan Sekadar Pekerjaan, tetapi Panggilan Jiwa
Pertemuan berlangsung pada Kamis (16/8) di Kampus UNU NTB, Jalan Pendidikan Nomor 6, Mataram. Hadir dalam pertemuan tersebut Rektor UNU NTB Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I., Direktur Pusat Studi Kebudayaan UNU NTB Dr. Ahmad Fauzan, S.Th.I., M.A., serta Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhamad Ihwan, S.Sos., M.Si.
Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas peluang sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, terutama dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data kebudayaan. Ketersediaan data yang akurat dinilai menjadi kebutuhan mendasar karena kebijakan kebudayaan tidak dapat disusun hanya berdasarkan perkiraan atau dokumentasi yang terpisah-pisah.
Data kebudayaan diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual berbagai objek pemajuan kebudayaan, keberadaan komunitas, aktivitas sanggar, regenerasi seniman, hingga tingkat kerentanan suatu tradisi. Oleh karena itu, kerja sama pendataan tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup dokumentasi, verifikasi, pemutakhiran, dan analisis data.
NTB memiliki kekayaan budaya yang tersebar di berbagai wilayah dan hidup dalam beragam bentuk. Kekayaan tersebut meliputi seni pertunjukan, tradisi lisan, ritus, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, kerajinan, manuskrip, musik tradisi, serta praktik kebudayaan yang dipelihara oleh komunitas.
Sebagian potensi tersebut telah didokumentasikan, tetapi masih diperlukan sistem pengelolaan data yang lebih terpadu. Data yang tersusun dengan baik dapat dimanfaatkan untuk menetapkan program prioritas, merancang strategi pelindungan, mendukung penelitian, dan memperkuat promosi kebudayaan daerah.
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhamad Ihwan menilai kerja sama lintas sektor merupakan prasyarat penting dalam pembangunan kebudayaan. Pemerintah, menurutnya, tidak mungkin menjalankan seluruh agenda pemajuan kebudayaan tanpa dukungan perguruan tinggi dan masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri, dan memang harus bekerja sama, saling berkolaborasi untuk membangun kebudayaan di NTB,” ujarnya.
Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan melalui riset, pengembangan instrumen pendataan, dokumentasi, kajian kebijakan, dan penyediaan sumber daya akademik. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengarahkan kebijakan, memfasilitasi program, dan menghubungkan hasil kajian dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Masyarakat dan komunitas budaya juga menempati posisi penting karena menjadi pemilik, pelaku, sekaligus penerus berbagai praktik kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan kebudayaan perlu dirancang melalui hubungan yang setara antara pemerintah, perguruan tinggi, seniman, budayawan, komunitas, dan masyarakat.
Rektor UNU NTB Dr. Baiq Mulianah menyampaikan bahwa kebudayaan telah menjadi bagian dari arah pengembangan universitas sejak awal berdiri. UNU NTB tidak hanya memandang kebudayaan sebagai objek kegiatan seremonial, tetapi sebagai bidang kajian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
“UNU memang sejak awal didirikan punya cita-cita, salah satunya kami berharap bisa menjadi laboratorium kebudayaan NTB. Itu kenapa kemudian muncul Pusat Studi Kebudayaan,” katanya.
Gagasan untuk menjadi laboratorium kebudayaan diwujudkan melalui pengembangan kelembagaan dan program akademik. Salah satunya adalah kehadiran Program Studi Pendidikan Sendratasik yang kemudian berkembang menjadi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan.
UNU NTB juga membentuk Pusat Studi Kebudayaan sebagai ruang untuk mengembangkan penelitian, dokumentasi, diskusi, dan kerja kolaboratif di bidang kebudayaan. Pusat studi tersebut diharapkan dapat menjembatani kebutuhan akademik dengan persoalan nyata yang dihadapi oleh komunitas budaya dan pemerintah daerah.
Keterlibatan UNU NTB dalam bidang kebudayaan sebelumnya juga terlihat dalam berbagai kegiatan, termasuk penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah atau PPKD. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kontribusi kampus dalam pendataan dan perumusan program kebudayaan di NTB.
Selain membahas data budaya, pertemuan tersebut turut membicarakan rencana penyelenggaraan Festival Musik Tradisi Indonesia 2026. Mataram menjadi salah satu lokasi yang direncanakan sebagai titik pelaksanaan festival tersebut.
Pusat Studi Kebudayaan UNU NTB akan terlibat sebagai mitra Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan di Mataram. Peran tersebut meliputi koordinasi lokal, komunikasi dengan komunitas dan kelompok musik tradisi, dukungan penyusunan program, dokumentasi, serta pelaksanaan kegiatan.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai strategis karena festival musik tradisi tidak hanya berkaitan dengan pertunjukan. Di dalamnya terdapat aspek pengetahuan, regenerasi, dokumentasi, pendidikan, dan penguatan jejaring antarpelaku budaya.
Festival tersebut diharapkan menjadi ruang bagi kelompok musik tradisi untuk memperkenalkan karya dan pengetahuan mereka kepada publik. Kegiatan itu juga dapat menjadi sarana pertemuan antarseniman, maestro, generasi muda, peneliti, dan komunitas dari berbagai latar budaya.
Lebih jauh, penyelenggaraan festival di Mataram dapat memperluas perhatian masyarakat terhadap keberagaman musik tradisi di NTB. Pertunjukan tidak hanya ditempatkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk mengenali identitas, sejarah, dan nilai sosial yang terkandung dalam setiap tradisi musik.
Pertemuan antara UNU NTB dan Dinas Kebudayaan Provinsi NTB menandai upaya membangun hubungan kerja yang lebih terstruktur. Penguatan data budaya dan dukungan terhadap Festival Musik Tradisi Indonesia 2026 menjadi bagian dari agenda bersama yang menghubungkan riset, pendidikan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan program kebudayaan yang tidak bersifat sesaat. Dengan dukungan data yang kuat dan pembagian peran yang jelas, pemajuan kebudayaan NTB dapat dilaksanakan secara lebih terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.