Viral! Driver Travel Terpaksa Bayar Rp20

Lombok Barat, Seorang driver travel mengungkapkan kekesalannya setelah mengalami diduga praktik pungutan liar (pungli) di area Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat. Menurut pengakuan driver yang memberikan laporan kepada Info Lombok dilansir dari video tiktok, pungutan diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan anggota koperasi di kawasan pelabuhan.

Driver tersebut menjelaskan bahwa setiap travel agent yang hendak menjemput tamu di pelabuhan terutama tamu dari kapal pesiar diwajibkan membayar sejumlah uang kepada oknum tersebut, meskipun armada travel sudah memiliki booking online resmi.

“Kami tetap harus bayar. Seolah-olah mereka yang punya wewenang penuh dan mengatur pelabuhan seperti milik pribadi,” ungkap pelapor.

💸 Nominal Pungutan Tidak Resmi

Berdasarkan pengakuan driver, nominal pungutan bervariasi:

Rp20 ribu hingga Rp100 ribu per armada travel
Biaya gate resmi Rp10 ribu tetap harus dibayar

Driver itu menegaskan bahwa pungutan dari oknum tidak termasuk biaya resmi koperasi ataupun biaya resmi pelabuhan.

“Saya kecewa karena kami sudah punya tamu booking online, tapi justru dipersulit. Dampaknya terhadap pelayanan tamu dan secara tidak langsung mencoreng nama Lombok di mata wisatawan,” katanya.

👮‍♂️ Aparat Di Tempat Kejadian

Pelapor juga menyebutkan bahwa di lokasi terlihat dua aparat yang berjaga. Namun menurutnya, kedua aparat tersebut tampak hanya diam dan membiarkan praktik pungli berlangsung, tanpa tindakan tegas untuk menghentikannya.

❗ Dampak Terhadap Pariwisata

Praktik pungli di pelabuhan wisata seperti Gili Mas dikhawatirkan akan berdampak negatif pada citra pelayanan wisata di Lombok. Para pengusaha travel lokal menilai bahwa biaya pungutan yang tidak resmi dapat menurunkan kenyamanan tamu dan menimbulkan kesan buruk bagi wisatawan domestik maupun internasional.

Beberapa driver lain bahkan mengaku mengalami kondisi serupa dengan nominal pungutan yang berbeda-beda, tergantung waktu dan jumlah armada yang datang.

🗣 Harapan Para Driver

Para driver berharap pemerintah daerah dan pihak berwenang terkait segera melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan pungutan tidak resmi tersebut. Mereka juga meminta supaya sistem di pelabuhan dibuat lebih transparan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha transportasi wisata maupun bagi pengunjung.