Catatan Lepas MataNTB – Behor
Mataram – Berbeda dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025–2029 justru tidak memberikan porsi utama pada sektor pendidikan.
Dalam RPJMD NTB, tiga isu yang lebih menonjol adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata. Pendidikan hanya mendapat porsi sebagai pelengkap, bukan prioritas utama pembangunan daerah.
Baca Juga:Mahasiswa NTB Serukan Dukungan Beasiswa, Gubernur Iqbal-Dinda Dinilai Peka terhadap Dunia Pendidikan
Pemerintah daerah beralasan, keterbatasan anggaran membuat kebijakan lebih diarahkan pada program-program yang dianggap memiliki dampak cepat. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya baru bisa dirasakan setelah bertahun-tahun.
Baca Ini:IPM NTB Peringkat 27 Nasional, Mahasiswa Mendesak: Stop Parade, Utamakan Pendidikan!
Dalam salah satu diskusi grup WhatsApp “Presiden Kasta NTB”, Lalu Wink Haris akrab disapa Lalu Wink menyebut sedikitnya 40 program yang akan dijalankan pemerintah provinsi. Daftar itu mencakup pembangunan jalan port to port, pengelolaan pelabuhan, menjadikan Sape kampung nelayan modern, menjaga harga gabah dan jagung, hingga rencana beasiswa. Meski panjang, daftar program tersebut tetap belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.
Ketidaksinkronan antara visi nasional dan daerah ini menyimpan risiko serius. Tanpa peningkatan kualitas SDM, NTB akan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Bonus demografi bahkan berpotensi berubah menjadi beban demografi apabila pendidikan terus terpinggirkan.
“Pendidikan bukanlah biaya, melainkan investasi masa depan. Jika visi nasional adalah Indonesia Emas 2045, NTB seharusnya berani menempatkan pendidikan sebagai poros pembangunan,” kata seorang pengamat pendidikan di Mataram.
Kini publik menantikan konsistensi pemerintah provinsi dalam menjalankan RPJMD. Pertanyaan pun muncul: apakah deretan program akan itu benar-benar bisa diwujudkan, atau sekadar menambah daftar janji politik?
(Opini)
