Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menindaklanjuti serangkaian laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik tak etis dalam pelaksanaan program MBG di berbagai kabupaten/kota.
Baca:Gubernur NTB: MBG Bukan Sekadar Program, Tapi Gerakan Moral Menyelamatkan Masa Depan Anak Bangsa
Laporan-laporan tersebut mengungkap indikasi permainan oleh oknum dalam proses pendaftaran mitra, tekanan terhadap pelaksana di lapangan, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Tim Satgas MBG NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa terdapat laporan awal mengenai oknum yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN) dan diduga memperjualbelikan akses pendaftaran kemitraan melalui laman resmi https://mitra.bgn.go.id.
“Kami menerima informasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan jasa pengurusan ID kemitraan dengan imbalan uang, mengklaim bisa ‘mengatur’ proses di BGN. Ini jelas merupakan tindakan penipuan karena mereka tidak memiliki akses resmi ke BGN,” tegasnya.
Lebih jauh, laporan juga mengarah pada dugaan adanya tekanan yang dilakukan oleh oknum SPPI kepada mitra SPPG. Tekanan tersebut mencakup pempersulit proses kerja sama, serta tudingan harga pembelian bahan pangan terlalu tinggi—padahal mitra sudah menyesuaikan harga berdasarkan data resmi dari Dinas Perdagangan dan survei pasar.
“Dugaan kami mengarah pada adanya pengondisian agar mitra membeli bahan dari supplier tertentu yang justru menawarkan harga lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya indikasi kepentingan pribadi, bukan efisiensi,” tambah Dr. Aka.
Tidak berhenti di situ, Satgas juga menerima laporan tentang permintaan uang secara langsung dari oknum SPPI kepada mitra. Padahal, dana operasional untuk program ini telah dicairkan secara rutin sebesar Rp2 juta setiap minggu oleh bagian akunting resmi yang ditunjuk.
Ironisnya, beberapa laporan menyebut bahwa pencairan dana tersebut sempat tertunda secara sepihak oleh SPPI, tanpa alasan yang jelas.
“Contoh kasus, dana operasional minggu pertama baru dicairkan pada minggu ketiga, itupun setelah diminta berkali-kali. Ini bertentangan dengan SOP. Ketika dapur sudah mulai berjalan, dana harus segera tersedia, bukan malah menyusahkan mitra,” jelasnya.
Satgas MBG juga mengungkap bahwa terdapat kasus di mana oknum SPPI bertindak sebagai supplier bahan pangan di wilayah kerjanya sendiri, seperti menjual susu kepada mitra SPPG di salah satu kabupaten di Pulau Lombok.
Selain itu, tekanan juga dirasakan oleh para akunting, ahli gizi, dan asisten lapangan. Beberapa di antara mereka bahkan memilih mundur dari program. Dalam salah satu kasus, SPPI disebut mengganti akunting tanpa pembenahan sistem dan kemudian mengelola keuangan secara tertutup, bahkan melarang mitra mengetahui alur pengeluaran dana.
“Kami sangat menyayangkan pola-pola seperti ini. Ini bukan hanya tidak etis, tapi juga mengkhianati semangat utama Program MBG yang dirancang Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa,” tegas Dr. Aka.
Masalah ini juga menjadi perhatian serius Gubernur NTB, yang mendukung langkah tegas Satgas MBG. Pemerintah Provinsi NTB secara resmi meminta agar seluruh bentuk penyimpangan segera dihentikan.
Satgas pun membuka ruang pengaduan bagi mitra dan pelaksana lapangan yang mengalami tekanan atau merasa diperlakukan tidak adil. Dr. Aka menegaskan bahwa semua laporan akan ditelusuri lebih lanjut, termasuk koordinasi dengan BGN Regional NTB, bahkan jika perlu dilanjutkan ke tingkat pusat.
“Kami berharap masyarakat juga aktif mengawasi agar program ini berjalan jujur dan transparan. Mitra jangan takut melapor,” serunya.
Program MBG sendiri merupakan program nasional strategis yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, termasuk balita, pelajar, serta ibu hamil dan menyusui. Karena itu, pelaksanaannya harus dijalankan secara profesional, bersih, dan akuntabel, tanpa intervensi yang mencederai tujuan utama program baik di NTB maupun secara nasional.