Jakarta – 14 Menteri Fenomena pengunduran diri pejabat negara secara beruntun bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia.
Salah satu peristiwa paling dramatis terjadi pada 20 Mei 1998, ketika 14 menteri kabinet yang mayoritas berasal dari sektor ekonomi menyatakan mundur secara serentak. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu momen krusial yang mempercepat runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto.
Klik:Kapolri Tolak Jadi Menteri, Ini Sejarah Panjang Polri Tetap di Bawah Presiden
Pengunduran diri massal itu berlangsung di tengah krisis moneter 1997–1998 yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian nasional. Nilai tukar rupiah anjlok tajam, inflasi melonjak, sektor perbankan nyaris kolaps, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di titik nadir. Situasi ekonomi yang memburuk berkelindan dengan krisis politik dan sosial yang kian tak terkendali.
Pada hari itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita memimpin rapat para menteri ekonomi di Gedung Bappenas, Jakarta. Rapat tersebut bukan agenda rutin, melainkan forum darurat untuk merespons kondisi nasional yang semakin genting.
Dalam bukunya Managing Indonesia’s Transformation (2013), Ginandjar mengungkapkan bahwa diskusi intens telah berlangsung sejak pagi hari, melibatkan para menteri, jurnalis, hingga pelaku usaha. Kesimpulan yang mengemuka satu suara: Indonesia sedang bergerak menuju jurang krisis tanpa peta jalan yang jelas untuk keluar.
Baca:Rekrutmen Tenaga Pendukung Program SIHREN – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Di hadapan para menteri, Ginandjar memaparkan kondisi ekonomi nasional secara terbuka dan lugas. Ia menilai, jika situasi terus dibiarkan, Indonesia berpotensi mengalami kehancuran total. Pandangan tersebut mendapat dukungan hampir dari seluruh peserta rapat. Hanya Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono yang menyampaikan keberatan.
Kesadaran kolektif itu kemudian melahirkan keputusan besar. Ginandjar menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan VII, kabinet yang baru dilantik Presiden Soeharto empat hari sebelumnya. Keputusan tersebut menjadi pemicu. Satu per satu menteri lain menyatakan sikap yang sama.
| No | Nama Menteri |
|---|---|
| 1 | Akbar Tandjung |
| 2 | A.M. Hendropriyono |
| 3 | Giri Suseno Hadihardjono |
| 4 | Haryanto Dhanutirto |
| 5 | Ginandjar Kartasasmita |
| 6 | Kuntoro Mangkusubroto |
| 7 | Justika Baharsjah |
| 8 | Rachmadil Bambang Sumadhijo |
| 9 | Rahardi Ramelan |
| 10 | Subiakto Tjarawerdaya |
| 11 | Sanyoto Sastrowardoyo |
| 12 | Sumahadi |
| 13 | Theo L. Sambuaga |
| 14 | Tanri Abeng |
Dalam pernyataan bersama, para menteri menegaskan bahwa pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan akar krisis yang dihadapi bangsa. Pernyataan tersebut menjadi pukulan telak, tidak hanya secara administratif, tetapi juga simbolik. Kepercayaan elite ekonomi terhadap kepemimpinan Soeharto dinilai telah runtuh.
Sejarawan dalam buku Soeharto: A Political Biography (2017) mencatat bahwa Soeharto sangat terkejut dengan langkah tersebut. Pengunduran diri massal para menteri berada di luar skenario kekuasaan yang telah ia siapkan. Padahal, Soeharto masih berencana mengumumkan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 sebagai upaya mempertahankan legitimasi.
Upaya menahan laju pengunduran diri pun dilakukan. Wakil Presiden BJ Habibie, dalam bukunya Detik-detik yang Menentukan (2006), mengungkapkan dirinya sempat meminta para menteri untuk tetap bertahan. Namun keputusan sudah final dan tak bisa ditarik kembali.
Tanpa dukungan menteri kunci dan elite politik, posisi Soeharto semakin terpojok. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, sehari setelah pengunduran diri massal tersebut, Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia, menandai berakhirnya era Orde Baru dan lahirnya era Reformasi.
