lpkpkntb.com – Pembagian Bansos tunda dulu. Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sepakat usulan penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) hingga Pilpres 2024 selesai.
“Saya setuju, lebih baik kita tunda sampai Pemilu tuntas,” kata Cak Imin, di Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, Selasa (2/1).
Baca juga:
Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu berpendapat, penundaan Bansos terutama untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan elektoral Pemilu.
Cak Imin juga menegaskan, itu bukan berarti penyaluran Bansos dihentikan, harus tetap dilakukan, asal ada jaminan tidak digunakan untuk kepentingan Pemilu.
“Kalau memang bisa dilaksanakan tanpa ditumpangi pasangan calon, silahkan dilanjutkan. Yang penting ada jaminan bahwa tidak ada Paslon yang menumpangi,” katanya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta pemerintah menunda penyaluran Bansos sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai.
Baca juga:
CAWAPRES NOMOR URUT 3 MAHFUD MD GAGAL KE NTB DIKARENAKAN
TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan, demi menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan Capres dan Cawapres tertentu.
“Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Perihal bansos sebaiknya dihentikan selama pemilu ini pertama kali disampaikan oleh pihak TPN Ganjar Mahfudz. Mereka menilai bansos selama pemilu bisa menimbulkan kecurigaan dan disangkutpautkan dengan politik uang.
“Menurut saya, dalam konteks Pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini,” tambah dia.
Todung juga menyarankan Bawaslu melakukan investigasi saat ada pembagian Bansos saat masa pemilu. Menurutnya, harus dipastikan bahwa bansos ini betul-betul dari pemerintah.
Baca juga:
“Saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi misalnya terhadap semua pembagian Bansos, karena pada hakikatnya, Bansos itu adalah program pemerintah,” tutur Todung.
Mengutip laman tvonenews.com. Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menegaskan partainya sepakat pembagian bansos tetap dilanjutkan. Meskipun dibagikan selama masa kampanye Pemilu 2024.
“PDIP sepakat tidak ada yang namanya penghentian atau penundaan bansos,” kata Aria di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Sebagai parpol pengusung Presiden Jokowi selama dua periode, Aria menjelaskan PDIP mendukung program untuk mensejahterakan rakyat.
Sedangkan dari Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, melalui cnnindonesia. Nusron Wahid menyebut pihak yang meminta penyaluran bansos ditunda adalah pihak yang tidak peduli dengan masalah rakyat miskin.
“Yang minta menunda penyaluran bansos, berarti tidak sensitif dan tidak peduli dengan problem rakyat miskin,” kata Nusron saat dihubungi, Selasa (2/1).
Nusron menegaskan penyaluran bansos adalah kepentingan rakyat miskin yang tak boleh dikesampingkan demi kepentingan apapun.
“Kepentingan rakyat miskin harus kita dahulukan di atas kepentingan apapun,” ujarnya.
Senada dengan Nusron, Wakil Ketua TKN Grace Natalie menyebut bansos untuk rakyat miskin tidak boleh ditahan. Terlebih, kata Grace, banyak masyarakat miskin yang bergantung kepada bansos untuk hidup.
“Banyak warga terutama yang bergerak di bidang informal, penghasilan tidak menentu, tidak punya tabungan, sangat mengandalkan bansos untuk menopang kehidupan mereka,” katanya.
Terkait isu kepentingan politik elektoral dalam penyaluran bansos, Grace menilai hal tersebut bisa diawasi agar tidak terjadi.
“Soal penyaluran kan bisa dimonitor bersama,” ujarnya.
(Sa/ya*).
