LOMBOK TENGAH — Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Lombok Tengah pada 29 Oktober 2026, rekam jejak pembangunan Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati. Sejumlah sektor, mulai dari pertanian, penanganan stunting, legalitas tanah, pelayanan publik hingga pengembangan wisata gerabah, dapat menjadi bahan evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.
Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Lalu Suharto, M.AP., berbagai program di sektor tersebut menjadi bagian dari catatan pembangunan Desa Penujak. Program-program itu berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam mendukung produktivitas ekonomi, meningkatkan kesehatan anak, memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah maupun memperbaiki pelayanan pemerintahan.
Meski demikian, penilaian terhadap hasil pembangunan perlu didasarkan pada data yang terukur, dokumen pelaksanaan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Berikut lima sektor yang dapat menjadi bahan evaluasi menjelang Pilkades 2026.
Optimalisasi Lahan Pertanian dan Dukungan Irigasi
Sektor pertanian menjadi salah satu bidang penting bagi masyarakat Desa Penujak. Ketersediaan air dan optimalisasi pemanfaatan lahan berperan dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan hasil panen.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah) mendorong pemanfaatan lahan pertanian dan perbaikan jaringan irigasi. Dalam pemberitaan berjudul NTB Maksimalkan Lahan Tidur Lewat Program Oplah, Pemprov NTB melaporkan upaya optimalisasi lahan di Penujak yang mendukung penerapan pola tanam IP300 atau tiga kali tanam padi dalam setahun.
Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian. Namun, dampaknya terhadap petani di Penujak masih perlu dilihat melalui data luas lahan yang terlayani, jumlah petani penerima manfaat, serta perkembangan produktivitas sebelum dan sesudah program. Informasi mengenai program tersebut dapat ditelusuri melalui situs resmi Pemprov NTB.
Penanganan Stunting melalui Kolaborasi Lintas Sektor
Selain sektor pertanian, kesehatan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di tingkat desa. Penanganan stunting membutuhkan kerja sama pemerintah desa, puskesmas, kader Posyandu, keluarga, dan pihak lain yang mendukung pemenuhan gizi anak.
Dalam draf informasi program Desa Penujak disebutkan adanya dukungan intervensi gizi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Angkasa Pura I. Draf tersebut juga mencantumkan angka 116 kasus balita stunting yang ditangani secara akumulatif selama dua tahun terakhir.
Angka tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada UPTD Puskesmas Penujak atau Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, terutama terkait periode pendataan, jumlah anak yang menerima intervensi, dan perkembangan status gizi mereka. Data yang terverifikasi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan dampak terhadap kesehatan anak-anak.
Fasilitasi PTSL untuk Memperkuat Kepastian Hukum Tanah
Kepastian hukum atas kepemilikan tanah juga menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap sertifikat tanah sebagai bukti legalitas kepemilikan.
Dalam draf awal pemberitaan disebutkan bahwa penyerahan tahap pertama di Desa Penujak mencakup 306 sertifikat dari target 1.118 bidang tanah. Data tersebut perlu dicocokkan dengan dokumen resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan jumlah bidang yang terdaftar, sertifikat yang telah terbit, serta dokumen yang sudah diserahkan kepada masyarakat.
Jika terkonfirmasi, data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan fasilitasi administrasi pertanahan di Desa Penujak. Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah sertifikat, tetapi juga dari kemudahan proses, ketepatan penerima, dan kepastian hukum yang diperoleh masyarakat.
Renovasi Kantor Desa Rp100 Juta, Pelayanan Publik Jadi Perhatian
Pembenahan fasilitas pemerintahan menjadi salah satu aspek yang dapat diperhatikan dalam evaluasi pembangunan desa. Kantor desa yang memadai diharapkan mampu menunjang kenyamanan masyarakat ketika mengurus dokumen administrasi dan memperoleh pelayanan pemerintahan.
Renovasi Kantor Desa Penujak pernah diberitakan Radar Mandalika melalui artikel berjudul Rehab Kantor Desa Penujak Telan Rp 100 Juta, yang terbit pada 18 Maret 2024. Dalam pemberitaan tersebut, anggaran renovasi disebut mencapai Rp100 juta.
Informasi itu menjadi salah satu catatan mengenai pembenahan fasilitas kantor desa pada masa kepemimpinan Lalu Suharto. Namun, penilaian terhadap hasilnya perlu melihat kesesuaian realisasi anggaran dengan dokumen resmi, kondisi bangunan, serta perubahan kualitas pelayanan setelah renovasi.
Masyarakat juga dapat menilai apakah pembenahan fasilitas tersebut diikuti dengan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Dengan demikian, pembangunan fisik dapat dilihat bukan hanya dari hasil bangunan, tetapi juga dari manfaatnya bagi warga.
Wisata Gerabah, Potensi Ekonomi Lokal yang Perlu Dikembangkan
Desa Penujak dikenal dengan kerajinan gerabah yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Lombok. Potensi tersebut dapat dikembangkan tidak hanya untuk mempertahankan keterampilan tradisional, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis masyarakat.
Keberadaan Desa Wisata Gerabah Penujak tercatat dalam portal Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata. Informasi mengenai destinasi tersebut juga tersedia melalui Sistem Informasi Pariwisata Nasional (Sisparnas).
Pengembangan wisata gerabah dapat diarahkan pada peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, promosi wisata edukasi, serta kerja sama dengan pelaku industri pariwisata. Langkah tersebut berpotensi memperluas pasar sekaligus menarik minat wisatawan untuk mengenal proses pembuatan gerabah tradisional.
Meski demikian, dampak ekonomi dari pengembangan wisata perlu diukur melalui data jumlah perajin aktif, penjualan produk, kunjungan wisatawan, dan perkembangan pendapatan pelaku usaha. Dengan ukuran tersebut, keberhasilan pengembangan wisata dapat dinilai berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pilkades 2026 Menjadi Momentum Evaluasi Pembangunan
Pilkades serentak Kabupaten Lombok Tengah dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan ANTARA News Mataram pada 13 Oktober 2026. Menjelang pemungutan suara, rekam jejak pembangunan desa menjadi salah satu bahan bagi masyarakat untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan.
Penilaian terhadap pembangunan tidak cukup hanya melihat jumlah program yang dilaksanakan. Kesesuaian program dengan kebutuhan warga, transparansi penggunaan anggaran, kualitas pelaksanaan, dan keberlanjutan manfaat juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Di Desa Penujak, sektor pertanian, kesehatan, legalitas tanah, pelayanan publik, dan wisata gerabah mencerminkan beragam kebutuhan masyarakat. Masing-masing memiliki indikator keberhasilan yang berbeda, mulai dari produktivitas petani dan perkembangan status gizi anak hingga kepastian sertifikat tanah, kualitas pelayanan administrasi, serta peningkatan pendapatan perajin.
Dengan mengacu pada dokumen resmi, keterangan pihak terkait, dan kondisi nyata di lapangan, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perjalanan pembangunan Desa Penujak. Momentum Pilkades pun menjadi kesempatan bagi warga untuk menilai program dan hasil kerja pemerintahan desa secara objektif berdasarkan data dan manfaatnya bagi masyarakat.