MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Dashboard Eksekutif sebagai pusat kendali digital (cockpit digital) yang memungkinkan pimpinan daerah memantau berbagai indikator strategis pembangunan secara real-time. Sistem berbasis data tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rancangan Awal Dashboard Eksekutif Provinsi NTB yang digelar di Hotel Santika, Mataram, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB dengan Program SKALA dalam memperkuat transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., mengatakan data merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Karena itu, pemerintah memerlukan sistem data yang terintegrasi agar proses perencanaan pembangunan hingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih presisi.
“Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB Satu Data adalah mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital bagi pimpinan,” ujar Ahsanul.
Melalui dashboard tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memantau perkembangan berbagai indikator strategis pembangunan secara langsung. Seluruh data dari aplikasi perangkat daerah akan diintegrasikan dan disajikan dalam bentuk grafik, peta interaktif, serta scorecard kinerja untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi, hingga pengambilan keputusan.
Berbagai indikator prioritas pembangunan akan ditampilkan dalam dashboard, mulai dari penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Pemprov NTB juga memasuki tahap akhir interoperabilitas data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dengan platform NTB Satu Data. Integrasi tersebut memungkinkan pertukaran data secara otomatis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga sinkronisasi data menjadi lebih cepat dan efisien.
Ahsanul menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas data yang digunakan dalam merumuskan kebijakan publik.
“Data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menghasilkan keputusan, dan keputusan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintahan yang hebat bukan yang sekadar banyak program, melainkan yang menggunakan data akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat,” katanya.
Untuk mendukung keberlanjutan sistem tersebut, Pemprov NTB juga tengah menyempurnakan regulasi tata kelola dan keamanan data melalui revisi Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data. Bahkan, pada 2027 mendatang, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merencanakan NTB menjadi daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem keamanan data terpadu.
Di sisi lain, Dinas Kominfotik NTB juga tengah menyiapkan Media Center baru di lingkungan Kantor Gubernur NTB sebagai bagian dari penguatan keterbukaan informasi publik. Fasilitas tersebut akan dilengkapi layar pemantau data NTB Satu Data secara real-time, ruang podcast, serta area kerja bagi insan pers.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan penyusunan Dashboard Eksekutif merupakan bagian dari pendampingan Program SKALA kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
Ia menyebutkan fase pertama Program SKALA akan berakhir pada Desember 2026, sementara seluruh target teknis dan output direncanakan selesai pada Oktober 2026.
“Alhamdulillah, sudah ada informasi bahwa Program SKALA akan berlanjut ke fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan seluruh target fase pertama, termasuk merumuskan rancangan Dashboard Eksekutif bersama seluruh OPD,” ujarnya.
Menurut Anja, FGD tersebut menjadi forum penting bagi seluruh OPD sebagai pengampu data sektoral untuk menyepakati indikator strategis yang akan ditampilkan dalam Dashboard Eksekutif.
Melalui kolaborasi antara Pemprov NTB dan Program SKALA, Dashboard Eksekutif diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif, serta mampu mempercepat terwujudnya pembangunan NTB yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. (red)