Resmi Dibuka! Lokasi Penempatan Kemenkumham untuk Lulusan SMA/SMK Cek Link Pendaftaran 2023

Avatar of lpkpkntb

lpkpkntb.com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023.

Dengan total formasi CPNS sebanyak 1.015 dan PPPK sebanyak 1.563, peluang besar terbuka lebar dalam rekrutmen ini.

Baca juga;

Dikbud NTB didampingi Kejaksaan SASAKA NUSANTARA NTB: Jangan Ke-Pedean

Diharapkan informasi tentang link pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023 ini dapat membantu para calon pelamar.

Banyak yang telah mencari informasi tentang syarat dan prosedur pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023 agar dapat berhasil dalam seleksi awal.

Semua informasi mengenai persyaratan, dokumen yang dibutuhkan, dan posisi yang tersedia bisa langsung ditemukan di situs resmi Kemenkumham, yaitu cpns.kemenkumham.go.id. Situs ini merupakan sumber utama informasi terkait rekrutmen CPNS 2023 Kemenkumham.

Baca juga;

SAH! Jadwal Daftar Kementerian dan Lembaga yang Sudah Umumkan Formasi CPNS dan PPPK 2023

Formasi yang Dibuka

Kemenkumham telah mengumumkan berbagai formasi yang dibuka dalam rekrutmen CPNS tahun ini. Formasi-formasi tersebut mencakup jabatan dokter, perawat, bidan, pranata komputer, analis hukum, analis anggaran, pranata keuangan APBN, dosen, dan pembimbing kemasyarakatan.

Jenjang pendidikan yang disasar adalah D3, S1, dan S2. Terdapat juga formasi yang terbuka untuk lulusan SMA, yaitu penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian.

Dari informasi yang ada di situs resmi cpns.kemenkumham.go.id, beberapa persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi antara lain:

  • Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli.
  • Akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
  • Pas foto ukuran 4 x 6.
  • Swafoto.
  • Ijazah asli.
  • Transkrip nilai asli.
  • Surat lamaran.
  • Surat pernyataan.
  • Surat keterangan berbadan sehat.

Baca juga;

DIBUKA! Rekrutmen PPPK Kementerian Pemuda dan Olahraga, Cek Jadwal dan Syarat Masuk

Setelah semua berkas dan persyaratan terpenuhi, calon pelamar diharapkan menunggu pengumuman resmi dari Kemenkumham terkait pembukaan masa pendaftaran dan persyaratan lengkap yang harus dipenuhi.

Melansir ASN Karier, Selasa (19/9), berikut formasi cpns kemenkumham 2023 untuk lulusan SMA. Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023

1. Scan berwarna Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai diperoleh melalui https://meterai-elektronik.com) serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman https://casn.kemenkumham.go.id); (Wajib)

2. Scan berwarna Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai diperoleh melalui https://meterai-elektronik.com) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://casn.kemenkumham.go.id); (Wajib)

1. Scan berwarna Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai diperoleh melalui https://meterai-elektronik.com) serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman https://casn.kemenkumham.go.id); (Wajib)

2. Scan berwarna Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000,- (e-meterai diperoleh melalui https://meterai-elektronik.com) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://casn.kemenkumham.go.id); (Wajib)

3. Scan berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Perekaman E-KTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/ Instansi yang berwenang; (Wajib)

4. Scan berwarna Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (Wajib).

5. Pas foto terbaru ukuran 4×6 dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah; (Wajib)

6. Scan berwarna Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri (asli) yang berlaku maksimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pendaftaran. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat (jabatan Penjaga Tahanan) dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi dan berat badan, sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut; (Wajib)

7. Scan berwarna ljazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar. Bagi pelamar yang lulus tahun 2023 yang ijazah aslinya belum keluar, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL). Namun apabila pelamar telah dinyatakan lulus pada tahapan akhir wajib menyertakan Ijazah asli; (Wajib)

8. Scan berwarna Transkrip nilai asli dengan IPK minimal 2.75 untuk formasi umum/keterangan dgn predikat kelulusan cumlaude atau dengan pujian untuk formasi Lulusan Terbaik. Bagi pelamar yang lulus tahun 2023 yg transkrip nilai aslinya belum keluar, dapat menggunakan Transkrip Nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dgn mencantumkan IPK sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir). Namun apabila pelamar telah dinyatakan lulus pd tahapan akhir wajib menyertakan Transkrip Nilai asli; (Wajib).

9. Scan berwarna Ijazah asli; (Wajib)

10. Scan berwarna Transkrip/Daftar Nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli; (Wajib)

11. Scan berwarna Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat/derajat 2 (dua) dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri; + Link atau tautan Youtube berisi video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, yang memperlihatkan kondisi fisik pelamar untuk mengetahui kedisabilitasan pelamar secara visual (Wajib)

12. Scan berwarna Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua / Papua Barat (bagi pelamar jenis kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat). (Wajib).

Baca juga;

Sekjen Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Bentuk Tim P3DN

13. Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari BAN-PT yg memuat status akreditasi dan program studi pelamar yang berasal dari laman https://banpt.or.id atau surat akreditasi yg dikeluarkan oleh kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada saat tahun kelulusan pelamar. (Wajib)

14. Scan berwarna Surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat, apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada e-KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP; (Opsional).

11. Scan berwarna Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat/derajat 2 (dua) dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri; + Link atau tautan Youtube berisi video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, yang memperlihatkan kondisi fisik pelamar untuk mengetahui kedisabilitasan pelamar secara visual (Wajib)

12. Scan berwarna Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua / Papua Barat (bagi pelamar jenis kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat). (Wajib)

13. Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari BAN-PT yg memuat status akreditasi dan program studi pelamar yang berasal dari laman https://banpt.or.id atau surat akreditasi yg dikeluarkan oleh kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada saat tahun kelulusan pelamar. (Wajib)

14. Scan berwarna Surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh Kelurahan/Kantor Desa setempat, apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada e-KTP atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP; (Opsional)

Cara Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023

Pendaftaran CPNS 2023 dibuka secara serentak besok, Rabu (20/9). Untuk mendaftar seleksi CPNS ini, peserta diminta untuk membuat akun dahulu di laman sscasn.bkn.go.id.

Mahasiswa PJKR UNU NTB Raih Emas di Jabar Open 2023, Begini Kata Rektor Dr Baiq Mulianah, M.Pd.I

Berikut cara daftar CPNS Kemenkumham 2023:

1. Buka laman resmi SSCASN di https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun

Formasi CPNS Kemenkumham 2023

1. Penjaga Tahanan (Pria)

Gaji: Rp5,71 – 6,26 juta

  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah: 115 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur: 89 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat: 82 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara: 76 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan: 55 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan: 47 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Aceh: 37 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Lampung: 34 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur: 32 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Selatan: 31 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten: 31 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau: 30 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat: 28 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat: 25 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta: 21 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Timur: 20 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jambi: 19 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau: 18 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tengah: 18 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham D I Yogyakarta: 18 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Tengah: 17 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Utara: 16 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Barat: 15 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara: 12 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah: 12 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Balicpns Umum: 10 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Bangka Belitung: 10 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bengkulu: 69 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Malukucpns Umum: 9 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku Utara: 6 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua: 6 fornasi (Putra/Putri Papua Dan Papua Barat)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Barat: 6 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Gorontalo: 5 formasi (umum)

2. Penjaga Tahanan (Wanita)

Gaji: Rp5,71 – 6,26 juta

  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat: 4 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten: 3 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur: 3 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur: 3 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara: 3 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat: 3 formasi (Putra/Putri Papua Dan Papua Barat)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Selatan: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham D I Yogyakarta: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Tengah: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara: 2 formasi (umum)
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan: 2 formasi (umum)

Link Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023

Untuk pendaftaran, ada dua link yang bisa digunakan. Pertama, link resmi untuk pendaftaran CPNS di sscasn.bkn.go.id yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional. Kedua, situs resmi Kemenkumham yang dibuat khusus untuk rekrutmen CPNS, yaitu cpsn.kemenkumham.go.id

Baca juga;

CPNS 2023 dibuka September Ini Kisi-kisi Soal TWK, TIU dan TKP Lengkap

Seluruh informasi terkait berkas lengkap dan tahapan seleksi akan diumumkan di dua situs tersebut, termasuk contoh berbagai format surat pernyataan yang harus disertakan dalam proses pendaftaran.

Pendaftaran CPNS 2023 resmi diundur jadi 20 September 2023.

Formasi pendaftaran CPNS 2023 Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham sudah bisa dilihat di laman sscasn.bkn.go.id.

Pastikan untuk terus memantau kedua situs tersebut agar mendapatkan informasi lengkap tentang rekrutmen di Kemenkumham. **