MATARAM — Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) kian meruncing. Dua kubu yang berseberangan sama-sama menerbitkan surat keputusan (SK) dengan konsekuensi politik yang berlawanan.
Kubu Muhammad Mardiono menerbitkan SK pemberhentian Muhammad Akri sebagai anggota DPRD NTB sekaligus mengusulkan pergantian antarwaktu (PAW). Sementara itu, kubu Taj Yasin Maimoen membatalkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB yang dipimpin Muzihir dan Sitti Ari, serta menunjuk Akri sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua DPW.
Dua keputusan tersebut memperlihatkan semakin tajamnya dualisme kepengurusan PPP yang berpotensi memperkeruh konsolidasi partai berlambang Kakbah itu di NTB.
Surat keputusan pemberhentian Akri tertuang dalam SK DPP PPP Nomor 0725/SK/DPP/IX/2026 tertanggal 28 September 2026. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono dan Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Idris.
Selain itu, terbit SK Nomor 0732/IX/2026 terkait penetapan Lalu Syafi’i sebagai calon pengganti Akri melalui mekanisme PAW anggota DPRD NTB.
Tak berselang lama, muncul keputusan dari DPP PPP kubu Taj Yasin Maimoen yang membatalkan kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Muzihir dan Sitti Ari.
Pembatalan tersebut tertuang dalam surat DPP PPP Nomor 001/SK/DPP/W/X/2026 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP PPP Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen.
Dalam surat itu, DPP PPP membatalkan SK Nomor 0013/SK/DPP/W/I/2026 tentang pengesahan susunan personalia DPW PPP NTB masa bakti 2026–2031.
Sebagai gantinya, DPP menunjuk Muhammad Akri sebagai Plt Ketua DPW PPP NTB, Fauzan Basri sebagai sekretaris, dan Heri Widodo sebagai bendahara untuk periode kepengurusan tersebut.
Muzihir: Pemberhentian Akri Sudah Sesuai Aturan
Ketua DPW PPP NTB Muzihir membenarkan terbitnya SK DPP PPP yang memberhentikan Muhammad Akri sebagai anggota DPRD NTB.
“Benar, ada SK DPP PPP itu (pemberhentian Muhammad Akri sebagai anggota DPRD NTB),” kata Muzihir di Mataram, Minggu (18/10).
Menurut Muzihir, pemberhentian Akri telah melalui mekanisme internal partai. Ia menilai Akri melanggar AD/ART karena tidak mengakui kepengurusan DPW PPP NTB yang dipimpinnya bersama Sitti Ari sebagai sekretaris.
Muzihir menyebut partai telah memberikan surat peringatan pertama (SP 1) hingga surat peringatan kedua (SP 2). Namun, menurut dia, kedua peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga berujung pada penerbitan SK pemberhentian dan pencabutan kartu tanda anggota (KTA) Akri.
Ia juga memastikan surat pemberhentian dan usulan PAW Akri telah disampaikan kepada DPRD NTB.
Muzihir menegaskan, pihaknya tidak melihat alasan bagi pimpinan DPRD NTB untuk tidak memproses usulan pemberhentian dan PAW tersebut.
Akri diusulkan digantikan Lalu Syafi’i, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, yang disebut sebagai peraih suara terbanyak berikutnya.
Akri: DPP Menunjuk Saya sebagai Plt Ketua DPW
Di sisi lain, Muhammad Akri menegaskan bahwa DPP PPP telah menerbitkan SK yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketua DPW PPP NTB.
“Iya, betul. DPP telah menunjuk saya sebagai Plt ketua DPW,” ujarnya.
Akri menyebut pergantian kepemimpinan DPW berkaitan dengan penilaiannya terhadap tindakan Muzihir yang dinilai bertindak semena-mena dalam memecat sejumlah kader dan menunjuk pelaksana tugas ketua DPC PPP di sejumlah kabupaten/kota secara sepihak.
Menurut Akri, keputusan DPP yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketua DPW harus dijalankan.
“Tentu ini, SK DPP harus saya laksanakan sebagai Plt ketua DPW,” tandasnya.
Pengamat: Konflik Berpotensi Membuat PPP Kian Ditinggalkan
Sementara itu, Muhammad Adhar dari Sentra Kajian Politik NTB menilai konflik berkepanjangan di internal PPP membuat masa depan partai tersebut semakin suram, termasuk di NTB.
Menurutnya, perseteruan antarkubu yang tak kunjung selesai berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai.
“PPP semakin ditinggalkan oleh pemilih karena konflik yang tidak berujung,” ungkapnya.
Konflik yang berujung pada terbitnya dua keputusan dengan arah berlawanan itu kini menjadi tantangan serius bagi PPP NTB. Di tengah perselisihan kepengurusan dan ancaman pergantian anggota legislatif, penyelesaian konflik menjadi faktor penting untuk menentukan arah konsolidasi partai ke depan.