lpkpkntb.com – Kabar OJK NTB terlibat mengalokasikan dana FKIJK sudah santer beredar. Bahkan kebocoran data perbankan sudah beredar lama.
Baca juga:
Bank NTB Syari’ah Cabang Surabaya Melayani Pembiayaan Rentabilitas Hingga 70 Miliar
Seorang guru besar di salah satu kampus di Mataram melaporkan salah satu perbankan dengan mengklaim memegang data yang bersumber dari OJK. Muhammad Amri menilai OJK NTB tidak bersikap netral dalam menyongsong Pemilu 2024.
Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar menyayangkan bocornya data perbankan yang bersumber dari OJK NTB tersebut dan penggunaan dana FKIJK yang tidak pada tempatnya. “Kami sangat prihatin dengan kondisi demokrasi kita hari ini, banyak lembaga negara hari ini yang terindikasi tidak netral didalam pelaksanaan Pemilu 2024 di mana hal – hal semacam ini dapat mereduksi dan merusak kualitas demokrasi kita,” katanya, Jumat, 9 Februari 2024 lalu.
Baca juga:
Bukti Dukungan Masyarakat NTB Terhadap Pertumbuhan Bank NTB Syariah
Bikin Geger 5 PERNYATAAN SIKAP KAMMI DAERAH MATARAM : Indonesia Darurat Demokrasi
Dengan demikian membuat reaksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyayangkan adanya dugaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB membocorkan data perbankan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
” Kami juga mendengar kabar dan sudah menjadi bahan diksusi di kawan – kawan aktivis pemuda dan mahasiswa tentang dugaan adanya keterlibatan OJK NTB dalam aktivitas politik praktis. Ya katanya OJK NTB menjadi supporting system di dalam agenda pemenangan salah satu caleg yang ada di NTB,” kata dia.
Baca Juga:
Waduh! Caleg DPR RI Pulau Lombok Mendesak DPP Gerindra Evaluasi Kinerja Ketua DPD Fathul Bahri
Hari ini mereka melakukan aksi depan Kantor OJK NTB dengan membawa sayur busuk untuk di lemparkan. Dalam video tersebut Koordinator aksi membacakan Innalillaahi wainnahirojiun.
https://www.youtube.com/live/69ktb9Uw8DM?si=FE82Cxj1u6zxOdHp
Dia memperingati OJK NTB agar tidak melakukan sesuatu yang keluar dari ” Tugas, fungsi dan kewajibannya kami memberikan alarm kepada OJK NTB untuk jangan sampai keluar daripada tugas, fungsi dan kewajibannya,” terang dia.
OJK NTB didesak untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Karena netralitas lembaga negara wajib untuk dijalankan oleh setiap lembaga negara, termasuk OJK NTB. “Hari ini OJK NTB citranya sedang rusak setelah membuat kegaduhan ditengah masyarakat setelah adanya kebocoran data rahasia perbankan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum yang ada di internal OJK. Harusnya OJK NTB insyaf dan mengevaluasi diri jangan malah berulah lagi dengan ikut-ikut dalam agenda pemenangan yang jelas – jelas hal itu melanggar netralitas lembaga negara,” ujar Amri
“Harusnya dana-dana yang terhimpun dari pungutan sektor jasa keuangan digunakan untuk memasifkan sosialisasi tentang literasi keuangan, bersinergi dan berkolaborasi dengan semua elemen untuk mencegahnya semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi bodong masyarakat bukan untuk hal-hal di luar dari tugas, fungsi dan kewajiban OJK,” ujarnya.
Dia meminta OJK fokus menggunakan anggaran FKIJK untuk meningkatkan literasi keuangan, sehingga masyarakat NTB yang saat ini berada pada urutan tertinggi kredit macet Pinjol di Indonesia dapat memiliki bekal pengetahuan terkait literasi keuangan. ” Lebih baik OJK NTB fokus kepada usaha peningkatan kapasitas literasi keuangan masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh investasi bodong karena kepala OJK NTB sendiri mengakui kalau korban investasi bodong di NTB masih tinggi,” katanya.
(Sutr)