lpkpkntb.com – Jakarta. Program Makan Bergizi (MBG) terus digenjot sebagai salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.
Di tengah sorotan publik terkait besaran anggaran dan efektivitas pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan alasan di balik pemberian insentif Rp 6 juta per hari kepada ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia.
Baca:Pigai Angkat Bicara soal Permintaan Penghentian MBG oleh BEM UGM
Skema ini disebut bukan sekadar pembiayaan rutin, melainkan bagian dari strategi percepatan layanan gizi berbasis kemitraan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, hingga kini telah terbentuk 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ribuan dapur tersebut dibangun melalui pola kemitraan, bukan sepenuhnya menggunakan skema pembangunan fisik oleh pemerintah pusat.
Menurut Dadan, model kemitraan menjadi solusi percepatan implementasi di lapangan. Dengan melibatkan berbagai pihak, pembangunan infrastruktur layanan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara untuk pembangunan gedung maupun fasilitas pendukung lainnya. Skema ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi daerah yang beragam, baik dari sisi geografis maupun kesiapan sumber daya.
Program MBG Diseret ke MK, Ini Jawaban Keras Abdul Mu’ti
Ia menegaskan, kehadiran 24.000 SPPG dalam waktu relatif singkat menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif mampu mempercepat realisasi program. Jika seluruh dapur harus dibangun dan dikelola langsung oleh pemerintah, prosesnya diperkirakan akan memakan waktu lebih lama serta membutuhkan biaya investasi awal yang jauh lebih besar.
70 Persen Dapur MBG NTB Terancam Ditutup: BGN Beri SP 1, Infrastruktur dan Gizi Jadi Sorotan”
Dari sisi anggaran operasional, setiap SPPG memperoleh insentif Rp 6 juta per hari atau setara sekitar Rp 144 juta per bulan. Angka tersebut mencakup biaya operasional dapur, pengadaan bahan baku, distribusi makanan, hingga dukungan tenaga kerja. BGN menilai skema ini lebih efisien dibandingkan pembangunan dan pengelolaan terpusat yang berpotensi menambah beban belanja negara di sektor infrastruktur.
Lebih jauh, Dadan menekankan bahwa faktor waktu menjadi elemen paling krusial dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut istilah “the winning of time” sebagai nilai utama dari kemitraan yang dijalankan. Dalam pandangannya, waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diputar kembali. Keterlambatan implementasi bukan hanya berdampak pada serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas gizi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Menurutnya, percepatan menjadi kunci agar target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan. Ia bahkan mengutip makna penting waktu sebagaimana termaktub dalam Surah Al-‘Ashr, sebagai pengingat bahwa momentum tidak boleh disia-siakan. Dalam konteks MBG, setiap hari keterlambatan berarti potensi manfaat yang tertunda bagi masyarakat penerima.
Meski demikian, kebijakan insentif Rp 6 juta per hari juga memicu diskusi publik. Sebagian pihak mempertanyakan efektivitas pengawasan serta akuntabilitas penggunaan dana dalam jumlah besar tersebut. BGN memastikan bahwa mekanisme evaluasi dan pengawasan terus diperkuat guna menjamin dana digunakan sesuai peruntukan.
Program MBG sendiri dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan. Dengan jaringan dapur yang tersebar luas, distribusi makanan diharapkan lebih merata dan menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit terlayani. Model desentralisasi melalui SPPG dianggap mampu menyesuaikan menu dengan kearifan lokal dan kebutuhan gizi setempat.
Di sisi lain, pendekatan kemitraan juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi daerah. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengadaan bahan pangan dinilai dapat menggerakkan rantai pasok dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat komunitas. Hal ini menjadi nilai tambah di luar tujuan utama peningkatan gizi.
BGN menegaskan bahwa strategi percepatan tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi fondasi agar program tetap dipercaya publik. Evaluasi berkala disebut akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas anggaran sejalan dengan capaian di lapangan.
Dengan 24.000 dapur MBG yang telah beroperasi, tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan kesinambungan pendanaan. Pemerintah berharap sinergi antara negara dan mitra dapat memperkuat fondasi program dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai besaran insentif akan terus mengemuka. Namun bagi BGN, percepatan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Dalam perspektif mereka, investasi pada waktu dan kolaborasi adalah kunci agar tujuan besar peningkatan kualitas gizi nasional dapat segera terwujud dan dirasakan manfaatnya secara luas.