Jakarta – Rencana pemerintah membuka sekitar 160.000 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026 menjadi momentum penting dalam agenda reformasi birokrasi nasional. Di satu sisi, kebutuhan aparatur negara untuk memperkuat pelayanan publik memang mendesak dan tidak dapat terus ditunda. Namun di sisi lain, penambahan jumlah ASN tanpa perencanaan yang benar-benar akurat justru berpotensi menciptakan beban fiskal jangka panjang yang semakin berat dan sulit dikendalikan.
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 4,3 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melayani lebih dari 270 juta penduduk. Rasio ini berada pada kisaran 1 ASN melayani 60 warga, yang sebenarnya masih tergolong moderat. Meski begitu, perdebatan mengenai jumlah ASN kerap menjadi bias apabila hanya berfokus pada angka semata tanpa mempertimbangkan aspek kualitas, pemerataan distribusi, serta tingkat produktivitas aparatur.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa ukuran birokrasi tidak selalu menentukan kualitas pelayanan. Singapura mampu menghadirkan layanan publik kelas dunia dengan struktur birokrasi yang relatif ramping. Sebaliknya, Malaysia justru menghadapi tekanan fiskal akibat tingginya belanja pegawai. Korea Selatan dan Thailand memilih pendekatan yang lebih seimbang, yakni menjaga jumlah pegawai tetap terkendali sambil meningkatkan kapasitas serta kualitas sumber daya aparatur.
Dalam konteks Indonesia, persoalan utama bukan semata jumlah ASN, melainkan terletak pada distribusi dan komposisi pegawai. Kebutuhan terbesar sebenarnya berada di daerah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun pada saat yang sama, berbagai instansi masih mengalami penumpukan pegawai administratif. Akibatnya, proses rekrutmen sering kali hanya menambah jumlah aparatur tanpa diiringi peningkatan kinerja yang signifikan.
Karena itu, aspek fiskal perlu dilihat dengan lebih jernih. Jika mengacu pada struktur penggajian saat ini, mayoritas CPNS yang direkrut diperkirakan masuk golongan III/a dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp5–7 juta per bulan. Bila digunakan asumsi moderat Rp6 juta per bulan, maka satu ASN memerlukan anggaran sekitar Rp72 juta per tahun. Dengan demikian, penerimaan 160.000 CPNS dapat menambah beban APBN sekitar Rp11,5 triliun per tahun, bahkan berpotensi mendekati Rp15 triliun jika memperhitungkan berbagai komponen tambahan.
Namun, beban tersebut sejatinya baru permulaan. Belanja pegawai bersifat akumulatif dan cenderung sulit dikurangi. Jika diasumsikan kenaikan gaji sekitar 3 persen per tahun, maka dalam jangka waktu 10 tahun satu ASN dapat menyerap anggaran negara lebih dari Rp800 juta. Secara keseluruhan, satu gelombang rekrutmen CPNS dapat menghabiskan anggaran hingga sekitar Rp130 triliun dalam satu dekade.