JAKARTA — Ahok Sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026), kembali menghadirkan momen panas.
Seperti dilansir laman Kompas. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, tak hanya memberikan kesaksiannya, tetapi juga melontarkan pernyataan yang menggegerkan ruang sidang. Dalam kapasitasnya sebagai saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahok menegaskan bahwa pencopotan Djoko Priyono sebagai Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bukan hanya persoalan internal BUMN, melainkan juga menyentuh ranah kepresidenan. “Kalau orang terbaik dicopot, kenapa tidak diperiksa Presiden dan BUMN-nya sekalian?” ujarnya, menimbulkan kehebohan di kalangan pengunjung sidang.
Pernyataan ini disampaikan Ahok saat jaksa menyinggung keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebut dua nama mantan direksi Pertamina, yakni Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid. Djoko menjabat Dirut KPI tahun 2021-2022, sementara Mas’ud memimpin PT Pertamina Patra Niaga (PPN) pada 2020-2021.
Ahok menilai keduanya bukan sembarang direksi, melainkan sosok yang berdedikasi tinggi, mau bekerja keras, dan mampu memperbaiki produksi kilang serta operasional Patra Niaga.
Baca:KPK Tetapkan 5 Tersangka Baru, Korupsi Pajak Masih Membusuk di Ditjen Pajak
“Bagi saya, kedua orang ini adalah Dirut terbaik yang dimiliki Pertamina. Semua arahan saya mereka jalankan dengan sungguh-sungguh.
Bahkan Mas’ud lebih memilih dipecat daripada menandatangani dokumen yang bermasalah. Itu menunjukkan integritas yang tinggi,” kata Ahok dengan nada tegas.
Ahok tak hanya memuji profesionalisme kedua mantan Dirut itu, tetapi juga menunjukkan rasa frustrasinya terhadap keputusan pencopotan Djoko. “Djoko itu orang kilang sejati.
Dari pengalamannya sebagai Komut, dia sering memberi tahu saya kelemahan-kelemahan kilang yang harus diperbaiki. Mendengar dia dicopot, saya sampai menangis. Saya telepon, dia bilang ‘Pak, sudahlah, saya di Yogya saja, kerja terakhir saja.’ Saya pikir, BUMN ini keterlaluan. Orang yang mau melakukan hal terbaik malah dicopot,” ungkapnya.
Kesaksian Ahok yang emosional ini langsung memicu tepuk tangan dari seluruh pengunjung sidang. Suasana sempat riuh sebelum Hakim Ketua Fajar Kusuma mengetuk palu berkali-kali dan menegur pengunjung agar tertib. “Ini persidangan, bukan hiburan. Tolong jangan bertepuk tangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahok menekankan pentingnya prinsip meritokrasi di BUMN. Menurutnya, pencopotan Djoko dan Mas’ud bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengirim pesan salah tentang penghargaan terhadap kinerja dan integritas.
“Orang-orang yang mau melakukan perbaikan nyata malah dibuang begitu saja. Saya katakan ke jaksa, periksa BUMN, periksa Presiden bila perlu. Jangan sampai meritokrasi hanya menjadi kata-kata,” ujar Ahok.
Sidang ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyinggung dugaan korupsi di Pertamina, tetapi juga menyentuh persoalan pengelolaan BUMN secara keseluruhan.
Langkah Ahok yang menyarankan agar Presiden diperiksa, menunjukkan bahwa ia melihat masalah ini bukan sekadar persoalan internal perusahaan, melainkan juga kebijakan dan pengambilan keputusan di level tertinggi pemerintahan.
Sebelumnya, Ahok pernah mengungkapkan bahwa kondisi Pertamina saat dirinya menjabat penuh tantangan. Banyak kilang yang bermasalah dan membutuhkan perbaikan mendasar. Dengan latar belakang tersebut, pencopotan sosok seperti Djoko dianggapnya tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menghambat proses reformasi di BUMN.
Pernyataan Ahok ini membuka babak baru bagi publik dan aparat hukum untuk menelaah bagaimana keputusan pencopotan direksi di BUMN diambil, dan apakah keputusan tersebut sesuai prinsip meritokrasi dan kepentingan nasional.
Sidang ini dipastikan akan terus memanas, mengingat posisi Ahok yang selama ini dikenal vokal dalam mengkritisi tata kelola BUMN, serta dorongannya agar Presiden dan lembaga terkait turut diperiksa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di perusahaan negara.
Dengan begitu, bukan hanya kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan, tetapi juga dinamika kekuasaan di dalam BUMN dan hubungan antara direksi, komisaris, dan pemerintah.
Para pengamat menilai kesaksian Ahok bisa menjadi titik awal untuk meninjau kembali mekanisme pengangkatan dan pencopotan direksi di BUMN, serta menegakkan prinsip transparansi yang selama ini dinantikan publik.