Konsolidasi Pengurus LP-KPK Se-NTB Pada Rakerda 2024

Avatar of lpkpkntb
Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau LP-KPK menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) NTB
Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau LP-KPK menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) NTB

lpkpkntb.com – Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komda NTB Gelar Rapat Kerja Tahun 2024, berlangsung di Gedung Lombok Pratama Putra.

Pengurus LP-KPK)NTB beberapa tahun absen akibat masing-masing pengurus sibuk dengan bidangnya terutama pada pelaksanaan Pesta Demokrasi kemarin yakni; Pemilihan umum Serentak 2024.

Baca Juga:

Waduh!! Seorang Politikus Ini Sebutkan: Banyak Negara Lain Berhasil Memanfaatkan Judi Online sebagai Pilar Ekonomi

Acara penting ini digelar Hari ini Selasa 18 Juni 2024, Pengurus LSM LP-KPK) NTB Kembali menggelar Rapat 6 bulanan bersama Para Komcab se-NTB dan Pengarah beserta Dewan Etik yang berkesempatan hadir.

Pada Rapat Tersebut, di buka Ketua Komda NTB Suhadayati, SH beserta Sekretaris Rusman KH.

Ketua Komda NTB Suhadayati, dalam sambutan nya menyampaikan, LP-KPK)NTB untuk berbenah diri tentunya lebih solid  bersama Komcab yang ada di tingkat Kab/Kota.

cropped cropped sidebar 4 768x431 1 1

” Kehadirannya selain sebagai Pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah, tentunya kehadiran LSM ini tetap menginspirasi, menjadi episentrum & seksi setiap pergerakan,” tegasnya.

Ia juga tegaskan, ”  Masing-masing Komcab se-NTB dapat memberikan spirit, saling memberdayakan satu dengan lainnya, fokus pada target sehingga program yang sudah direncanakan lebih di mantapkan,” tambahnya Suhadayati.

Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau LP-KPK menggelar Rapat Kerja Nasional- VI (Rakernas-VI)
Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau LP-KPK menggelar Rapat Kerja Nasional- VI (Rakernas-VI) Makassar. (Bratapost).

Akuntabilitas Pengawasan di NTB

Untuk di ketahui, dalam Rapat Kerja LP-KPK NTB, mengangkat sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi terutama isu politik maupun hukum yang ada di NTB, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dari Pemerintah Daerah.

Kemudian, pada Rapat kerja membahas tentang pedoman etika yang lebih kuat bagi LP-KPK NTB serta langkah-langkah kolaboratif guna memperkuat peran keberadaan LP-KPK

Di sisi lain, keberadaan LSM ini dapat berperan aktif ditengah Masyarakat maupun Pemerintah Daerah, dalam membangun swadaya masyarakat yang berkelanjutan tanpa ada kepentingan pribadi dari Anggota.

LP-KPK tidak hanya sebagai forum pembahasan tetapi real action, bagaimana menganalisis setiap persoalan yang ada di lapangan.

oleh karena itu, rapat tersebut bukan hanya sebagai forum pembahasan,

Namun melalui rapat kerja menjadi wadah bagi anggota LP-KPK NTB untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta menyampaikan pandangan.

Untuk itu, pada Rakerda tersebut di harapkan pada masing-masing pengurus Komcab Se-NTB tetap update informasi dan issu mengenai perkembangan terkini, dan menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi potensi yang akan di awasi LSM LP-KPK NTB.

(Xz).