Mataram, Komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan visi besar “Makmur Mendunia” mendapat dukungan konkret dari berbagai pihak. Dalam talkshow “Menuju Pariwisata Mendunia” yang disiarkan langsung TVRI NTB pada Kamis, 8 Mei 2025, DPRD NTB dan Universitas Nahdlatul Ulama NTB (UNU NTB) tampil memberikan pandangan strategis dari sisi kebijakan dan pendidikan.
Ketua Komisi II DPRD NTB, H. Lalu Pelita Putra, S.H., menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata NTB saat ini ditujukan pada peningkatan kualitas, bukan sekadar kuantitas. “Kita dorong wisatawan untuk tinggal lebih lama, belanja lebih banyak, dan menikmati pengalaman yang lebih dalam,” ujarnya.
Untuk mendukung hal itu, DPRD NTB tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perizinan Berusaha di Daerah, yang disebut Pelita sebagai “senjata regulatif” untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. “NTB punya keragaman destinasi, tapi investor butuh jaminan hukum. Perda ini adalah payung kepastian itu,” tegasnya.
Ia juga menanggapi isu efisiensi anggaran nasional. Menurutnya, efisiensi tetap bisa mendorong peningkatan pelayanan, namun harus dilakukan tanpa mengorbankan program strategis daerah. “Agenda besar NTB harus tetap berjalan baik, termasuk kalender event tahunan yang menopang sektor pariwisata,” ungkapnya.
Sementara itu, dari kalangan akademisi, Baiq Solatiyah, S.E., M.Acc., dosen UNU NTB, menggarisbawahi pentingnya peran UMKM dalam mendukung pariwisata kelas dunia. Ia menekankan bahwa UMKM bukan hanya pelengkap, tapi bisa menjadi etalase budaya lokal yang menarik wisatawan dunia. “Wisatawan datang bukan hanya karena alam, tapi karena kuliner seperti ayam taliwang, tenun, dan mutiara Lombok,” jelasnya.
Menurut Baiq Solatiyah, penguatan UMKM harus mencakup tiga hal utama: peningkatan kapasitas manajerial, digitalisasi promosi, dan pendampingan hukum bisnis. “UMKM yang naik kelas adalah mereka yang siap secara legalitas dan promosi global,” tambahnya.
UNU NTB sendiri, lanjutnya, telah membuka Program Studi Hukum Bisnis sebagai wujud nyata dukungan akademik terhadap dunia usaha dan pariwisata. Prodi ini membekali mahasiswa dengan keahlian di bidang kontrak dagang, hukum korporasi, penyelesaian sengketa komersial, hingga regulasi pasar digital. “Kami mencetak generasi muda yang siap menjaga iklim usaha yang sehat dan adil, serta berkontribusi pada ekonomi daerah,” tutupnya.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah, dan dunia pendidikan, NTB kini melangkah lebih pasti menuju posisi strategis sebagai destinasi wisata dan investasi global.