Lombok Tengah — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah tengah menilai kinerja 127 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, sebagian besar dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Baca Juga:LP-KPK NTB Berhasil Mediasi Kasus BUMDesma di Kecamatan Utan, Dinyatakan Bersih dan Clear
Kepala DPMD Lombok Tengah, Lalu Rinjani, mengatakan kondisi BUMDes masih beragam. Sebanyak 28 BUMDes tercatat telah memiliki kinerja baik, dengan badan hukum jelas, pengurus aktif, serta mampu memberikan pemasukan bagi desa.
“BUMDes yang berjalan baik sudah memperlihatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa,” ujar Rinjani di Praya, Selasa.
Namun, lanjutnya, masih terdapat 48 BUMDes yang meski secara administratif sudah lengkap dan pengurus bekerja, belum menunjukkan kontribusi nyata bagi desa. Selain itu, 58 BUMDes dinilai stagnan karena tidak memiliki aktivitas usaha meski kepengurusan tetap ada.
BUMDes yang masuk kategori stagnan akan dipanggil dalam dua hari ke depan. Pemanggilan itu juga melibatkan kepala desa untuk mendorong penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) guna melakukan penyegaran kepengurusan dan evaluasi manajemen.
“Sebagai penanggung jawab, kepala desa harus memastikan BUMDes dapat kembali beroperasi dan dikelola secara profesional,” kata Rinjani.
Ia menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan optimal, mulai dari kredit macet, pengurus tidak aktif, hingga pergantian pengurus yang diperlukan karena sebagian berada di luar daerah.
Soal pendanaan, Rinjani menegaskan BUMDes tidak menerima anggaran rutin tahunan. Penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme dana desa, serupa dengan model pendanaan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu contoh, BUMDes di Sukarara mengembangkan usaha tenun, sementara BUMDes Selebung mengelola lapangan futsal dan program ketahanan pangan.
Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah berharap BUMDes dapat kembali berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa. “Kami ingin memastikan BUMDes menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri dan memberi manfaat jelas bagi masyarakat,” ujarnya.