Kebijakan ini langsung menimbulkan reaksi luas dari berbagai kalangan. Banyak yang menyebut ini sebagai manuver strategis untuk merangkul kekuatan politik yang selama ini dikenal berseberangan. Dalam unggahan salah satu akun media sosial, terselip narasi bahwa langkah ini merupakan “pukulan telak ke Jokowi, bikin mati gaya”, memperlihatkan adanya pergeseran peta pengaruh elite di level nasional.
Baca:ALHAMDULILLAH, PENDAFTARAN CPNS 2025 AKAN DI BUKA Juli Ini: Formasi, Syarat, dan Jadwal Lengkap Disini!
Sementara itu, Presiden Ke tujuh Joko Widodo yang ditemui awak media hanya tersenyum ketika dimintai komentar soal keputusan tersebut. Senyuman itu seolah mengisyaratkan makna tersendiri, apakah sebagai bentuk persetujuan diam-diam, sinyal hati-hati, atau bahkan posisi pasif atas langkah politik penggantinya?
Pengamat politik menilai, kebijakan ini menjadi cerminan bahwa Prabowo mulai menyusun fondasi rekonsiliasi nasional dengan melibatkan aktor-aktor politik kunci lintas kubu. Di sisi lain, hal ini sekaligus mengirim pesan bahwa era baru telah dimulai, dengan pendekatan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya lebih akomodatif, taktis, dan mengejutkan.
Pengamat politik sekaligus CEO dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai ada tiga hal besar di balik pemberian pengampunan tersebut.
Pertama, menurut Pangi, langkah ini merupakan cara Prabowo merangkul seluruh kekuatan politik. “Mazhab Prabowo adalah mazhab konsolidasi dan persatuan, yang mengakomodasi semua kekuatan politik, termasuk bekas lawan politik seperti Joko Widodo (Jokowi),” ujarnya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Kedua, Pangi melihat bahwa langkah ini menunjukkan Prabowo sebagai presiden dengan strategi politik jitu. “Secara tidak langsung, langkah ini membuat PDIP dan pendukung Anies Baswedan takluk. Saya kira ini strategi jitu dan berkelas yang tak terpikirkan banyak orang. Prabowo tampak jenius, dan peran Dasco dalam menentukan arah kekuatan politiknya juga besar,” tambahnya.
Ketiga, Pangi menilai bahwa unsur politik lebih dominan dalam dua kasus ini dibanding unsur penegakan hukum. “Orang hukum pasti melihat ini lebih sebagai hukuman pesanan yang dipaksakan. Di persidangan pun, tak tampak ada unsur pidananya,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa keputusan ini sangat memengaruhi kekuatan politik Jokowi yang selama ini diketahui berseberangan dengan Hasto dan Lembong. “Ini jelas pukulan telak yang membuat langkah politik Jokowi mati gaya. Apalagi setelah pertemuan makan malam antara Jokowi dan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu,” pungkas Pangi.