Mataram – Porprov XII NTB 2026 resmi berakhir dan menjadi ajang evaluasi bagi pembinaan olahraga di Nusa Tenggara Barat. Selain menyoroti capaian para atlet, pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi ini juga memunculkan sejumlah catatan yang diharapkan menjadi bahan perbaikan menuju persiapan PON 2028.
Perhatian publik belakangan tertuju pada pernyataan Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi, yang menyebut calon Ketua KONI idealnya memiliki kemampuan finansial pribadi sekitar Rp5 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pandangannya bahwa calon Ketua Umum KONI NTB perlu memiliki kemampuan finansial pribadi untuk membantu menopang kebutuhan organisasi dan berbagai kegiatan olahraga. Namun, pernyataan itu kemudian menuai kritik karena angka Rp5 miliar bukan merupakan syarat resmi yang diatur dalam ketentuan organisasi.
Baca:Pemuda Berdaya, Desa Berjaya: Peran Karang Taruna dalam Prestasi Olahraga Surabaya
Pernyataan Mori Hanafi kemudian mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir. Menurutnya, syarat tersebut tidak diatur dalam regulasi organisasi. Ia menilai kepemimpinan KONI seharusnya lebih mengedepankan kapasitas, integritas, dan komitmen dalam membangun prestasi olahraga.
Muzihir juga mengingatkan agar evaluasi Porprov tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga mencakup pelayanan terhadap atlet, kesiapan fasilitas, serta penyelesaian berbagai kendala yang muncul di sejumlah cabang olahraga.
“Atlet lapar itu emosinya mudah tersulut,” ujar Muzihir.
Menurutnya, kesejahteraan atlet, kualitas fasilitas olahraga, serta tata kelola anggaran perlu menjadi perhatian bersama agar pembinaan olahraga di NTB semakin baik dan mampu mendukung target prestasi pada PON 2028.
Di tengah polemik tersebut, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB, Suhaimi, menjelaskan bahwa setiap bakal calon Ketua Umum KONI NTB dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp200 juta. Besaran tersebut, kata dia, tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
“Biaya pendaftaran dari dulu sebesar Rp200 juta. Untuk periode sekarang nilainya tetap sama, tidak ada perbedaan. Bagi para bakal calon yang ingin menggalang dukungan, silakan dipersiapkan,” kata Suhaimi.
Suhaimi memperkirakan akan ada tiga figur yang maju sebagai calon Ketua Umum KONI NTB. Menurutnya, para kandidat diprediksi berasal dari kalangan yang telah memiliki pengalaman memimpin organisasi olahraga, baik sebagai ketua cabang olahraga maupun Ketua KONI kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, syarat utama bagi bakal calon adalah pernah menjabat sebagai ketua pengurus cabang olahraga atau Ketua KONI kabupaten/kota serta berdomisili di wilayah Provinsi NTB. Selain itu, hak suara dalam Musorprov dimiliki oleh Ketua KONI kabupaten/kota dan pengurus cabang olahraga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai ketentuan organisasi.
Hingga berita ini diterbitkan, LPKPKNTB.com telah menghubungi Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi, melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi terkait pernyataannya. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.