Mataram – Koalisi Pemuda dan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi teatrikal di depan Kantor Sekretariat Perwakilan DPD RI NTB, Kota Mataram, Jumat (19/9/2025). Aksi ini digelar untuk menyoroti dugaan keterlibatan dua senator asal NTB dalam kasus suap pemilihan Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk kain sepanjang 200 meter sebagai simbol panjangnya daftar dosa politik yang membelit para senator. Mereka menuding dua anggota DPD RI asal NTB, Muhammad Rifky Farabi dan Mirah Midadan Fahmid, ikut menerima uang suap dalam suksesi pemilihan Ketua DPD RI.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk protes dan kecaman atas sikap dua orang anggota DPD RI asal NTB yang berdasarkan data yang kami terima, diduga kuat menerima aliran dana suap,” ujar Saidin, Koordinator Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB.
Modus Uang Suap
Kasus ini pertama kali mencuat lewat laporan Fithrat Irfan, mantan staf DPD RI, kepada KPK. Ia menyebut setidaknya 95 anggota DPD RI menerima suap dengan total masing-masing 13.000 dolar AS. Rinciannya, 5.000 dolar AS untuk suara pemilihan Ketua DPD RI dan 8.000 dolar AS untuk pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.
Modusnya, uang diserahkan langsung door to door ke ruangan anggota DPD RI. Dari 95 penerima, diduga dua di antaranya berasal dari NTB.
KPK Diminta Usut Tuntas
Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan suap tersebut. Mereka menilai, pengakuan dari orang dalam DPD menjadi bukti kuat keterlibatan para senator.
“Kami percaya KPK tidak akan bermain-main. Kasus ini harus dibuka seluas-luasnya ke publik agar masyarakat tahu siapa saja yang telah mencoreng nama daerah,” tambah Saidin.
NTB Tercoreng di Senayan
Massa aksi juga menilai dugaan keterlibatan dua senator asal NTB itu telah mempermalukan daerah di panggung politik nasional.
“Jujur kami malu. Mereka adalah wajah NTB di Senayan, tapi justru mencoreng nama daerah dengan menerima suap,” tegas Saidin.
Mereka pun menantang Rifky Farabi dan Mirah Fahmid untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik soal tuduhan tersebut.
Aksi Berjilid-jilid
Koalisi menegaskan tidak akan berhenti. Mereka berjanji menggelar aksi lanjutan hingga KPK benar-benar membuka perkembangan penyidikan kasus ini.
“Kami sudah agendakan aksi-aksi lanjutan di berbagai tempat,” pungkas Saidin.
Sebagai catatan, dugaan suap pemilihan Ketua DPD RI ini menyeret nama 95 anggota DPD RI dari berbagai daerah. Jumlah terbanyak disebut berasal dari Papua (18 orang), disusul Sulawesi (14), Kalimantan (12), dan NTB–NTT (5 orang).