Lombok Timur — Keluhan wisatawan terkait pelayanan di kawasan wisata Gili Kondo melalui Pelabuhan Transad Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menjadi sorotan setelah beredar luas di media sosial. Rombongan wisata edukasi yang membawa siswa sekolah mengaku mengalami perlakuan tidak nyaman, diduga akibat teguran keras dan intimidasi dari oknum pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat.
Keluhan itu disampaikan oleh Rudy Lombok, yang mengaku membawa rombongan sekolah sebanyak dua bus berkunjung ke Gili Kondo pada Minggu lalu. Ia menyebut, sebelum kedatangan pihaknya telah berkomunikasi dengan salah satu pengusaha boat yang kebetulan masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu guru di sekolah tersebut.
“Setiba di lokasi, kami membayar tiket masuk dan parkir seperti biasa. Pelayanan dari pengusaha boat ramah dan baik. Aktivitas permainan laut seperti banana boat dan penyeberangan ke Gili Kondo juga dilayani sangat baik,” ujar Rudy.
Namun, situasi berubah ketika kegiatan wisata sedang berlangsung. Rudy mengaku sopir bus tiba-tiba dihampiri petugas di lokasi dengan nada yang dianggap kurang bersahabat. Sopir tersebut kemudian memanggil Rudy karena kebingungan atas teguran yang diterimanya.
Rudy mengatakan, teguran itu diduga datang dari salah satu ketua Pokdarwis bernama Yanto serta seorang pengusaha boat bernama R. Ia menilai teguran disampaikan dengan nada intimidatif dan menekan pihak rombongan.
“Mereka bilang seluruh pengunjung harus melapor pada ketua Pokdarwis. Saya heran, baru kali ini ada objek wisata yang pengunjungnya harus lapor kepada ketua Pokdarwis,” kata Rudy.
Menurutnya, teguran tersebut terjadi berulang kali dan menyebabkan rombongan merasa tidak nyaman. Ia menilai, jika terdapat aturan internal, seharusnya disampaikan melalui koordinasi antarpelaku usaha, bukan dengan cara menegur wisatawan secara langsung.
Rudy juga mengklaim oknum tersebut menyampaikan bahwa tindakan itu sudah diketahui oleh Bupati Lombok Timur dan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur. Bahkan, kata Rudy, oknum itu menyarankan agar dirinya menanyakan langsung kepada bupati maupun Kadispar.
“Ini tindakan memalukan. Informasinya sering terjadi. Bahkan ada ancaman merobohkan warung-warung yang ada di sekitar lokasi,” ujarnya.
Sementara itu, sopir rombongan bernama Bohari turut memberikan keterangan. Bohari menduga insiden tersebut dipicu oleh persoalan internal antarpelaku wisata di kawasan pelabuhan.
“Ada kemungkinan ini persoalan internal mereka. Makanya saya dipanggil oknum pengurus Pokdarwis,” kata Bohari.
Ia mengaku awalnya tidak memahami alasan dirinya dipanggil. Namun setelah dipanggil hingga tiga kali, ia mulai menyimpulkan adanya kecemburuan sosial di internal pengelola wisata.
“Awalnya saya tidak mengerti, akhirnya saya mengerti karena sumber masalahnya sepertinya ada kecemburuan sosial. Saya dipanggil tiga kali sambil ditekan harus begini begitu,” ungkapnya.
Bohari mengatakan, karena situasi semakin memanas, ia akhirnya menghubungi Rudy hingga terjadi perdebatan di lokasi.
“Akhirnya saya telepon Pak Rudy. Terjadilah perdebatan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya diselesaikan secara internal tanpa melibatkan wisatawan yang datang sebagai tamu.
“Saya sama Pak Rudy sudah mengingatkan, ini persoalan internal rumah tangga sendiri. Silakan diselesaikan. Harusnya orang luar tidak boleh tahu. Ini lucu tapi miris, masa tamu dilibatkan urusan rumah tangga sendiri,” katanya.
Bohari bahkan mengaku mendengar pernyataan bernada penekanan yang dianggap bisa berdampak buruk bagi citra wisata.
“Kalau tidak mau dengan aturan, jangan datang ke sini,” ujar Bohari menirukan pernyataan yang disampaikan di depan Rudy.
Ia mengingatkan, jika pola seperti itu terus terjadi, bukan tidak mungkin wisatawan lain akan mengalami hal serupa.
“Jangan begini. Bisa jadi tamu yang lain diginiin juga,” tegasnya.
Bohari juga menyoroti adanya pungutan parkir yang menurutnya menambah beban wisatawan.
“Belum lagi parkir bayar,” katanya.
Ia berharap pengelolaan wisata dibenahi agar pelayanan lebih baik dan tidak menimbulkan kesan buruk di mata pengunjung.
“Mohon segera dibenahi untuk kemajuan pariwisata, khususnya di lokasi wisata ini,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Rudy menyebut pihaknya akan mendatangi Pokdarwis untuk meminta klarifikasi lebih lanjut, namun masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur.
Sementara itu, media mencoba menghubungi Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur melalui WhatsApp. Dalam keterangannya, Kadispar mengaku **tidak mengetahui adanya keributan atau persoalan seperti yang dikeluhkan pengunjung
Media juga mencoba menghubungi ketua Pokdarwis melalui pesan WhatsApp Dalam jawaban singkatnya, ia membantah adanya keributan.
“Tidak ada keributan, aman-aman saja,” jawabnya singkat.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut citra pariwisata Lombok Timur yang selama ini dikenal ramah dan terbuka bagi wisatawan. Masyarakat kini menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan serta tidak mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Gili Kondo.