MATARAM — Hampir satu tahun tidak dikelola secara aktif, kondisi Kolam Renang Mayure yang merupakan salah satu aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menjadi sorotan. Fasilitas yang selama ini dikenal masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa, itu kini belum memiliki pengelola baru setelah pengelolaan sebelumnya berakhir.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: mengapa salah satu aset milik pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi olahraga tersebut belum juga mendapatkan kepastian pengelolaan?
Baca:Pemprov NTB: Pejabat Publik Harus Berdiri di Atas Kepentingan NKRI
Media mencoba menelusuri informasi mengenai belum adanya pengelola baru Kolam Renang Mayure. Penelusuran dilakukan dengan menggali keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui proses pengelolaan aset tersebut.
Salah seorang yang mengetahui persoalan tersebut, yang meminta namanya tidak dipublikasikan, mengatakan pernah ada pihak yang berupaya mengajukan diri untuk mengelola Kolam Renang Mayure.
Menurut sumber tersebut, pihak yang berminat bahkan disebut pernah menyampaikan langsung ke pemerintah daerah, termasuk bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB untuk membicarakan kemungkinan pengelolaan aset tersebut.
Baca:Baru Tiba dari NTT, Gubernur NTB Langsung Turun di Tengah Kebakaran Sade
Namun, menurut keterangannya, belum ada keputusan yang memberikan kepastian mengenai siapa yang akan mengelola kolam renang tersebut.
Sumber itu juga mengaku sempat mencoba mencari informasi melalui bagian yang menangani aset daerah. Namun, jawaban yang diperoleh dinilai belum memberikan kejelasan mengenai arah pengelolaan Kolam Renang Mayure.
“Pernah ada yang mengajukan untuk mengelola. Bahkan sudah menghadap ke pemerintah daerah. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar sumber tersebut.
Ia juga menyebut adanya informasi yang beredar mengenai dugaan pertimbangan politik dalam proses penentuan pengelola. Namun, informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen dan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa proses pengelolaan aset tersebut memang berkaitan dengan kepentingan politik.
Baca:Gubernur NTB dan Akademisi Dorong Rekonstruksi Kota Tua Ampenan Berbasis Sejarah
“Informasinya ada yang bilang karena persoalan politik, sehingga belum ada yang berani mengelola. Tetapi itu sebatas informasi yang saya dengar,” katanya.
Media mencoba mengonfirmasi lebih jauh mengenai alasan belum ditetapkannya pengelola baru, termasuk kepada pihak pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap aset tersebut. Kepastian mengenai mekanisme, status pengelolaan, serta rencana Pemprov NTB terhadap Kolam Renang Mayure menjadi penting untuk diketahui publik.
Pasalnya, Kolam Renang Mayure bukan sekadar bangunan atau fasilitas yang berdiri sebagai aset pemerintah. Tempat tersebut telah cukup lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas olahraga.
Kalangan pelajar dan mahasiswa, misalnya, selama ini mengenal kolam tersebut sebagai salah satu tempat latihan renang. Fasilitas itu juga pernah dimanfaatkan untuk kegiatan kompetisi maupun latihan yang berkaitan dengan kebutuhan olahraga dan seleksi tertentu.
Dengan kondisi tersebut, tidak berfungsinya aset selama berbulan-bulan bukan hanya menyangkut persoalan bangunan yang tidak dimanfaatkan. Ada pula potensi manfaat ekonomi, sosial, dan olahraga yang tidak dapat diperoleh masyarakat selama fasilitas tersebut tidak dikelola.
Jika dihitung secara sederhana, berapa potensi penerimaan yang seharusnya bisa diperoleh apabila fasilitas tersebut tetap beroperasi secara normal selama hampir satu tahun?
Pertanyaan tersebut tentu membutuhkan data resmi dari Pemprov NTB. Sebab, nilai ekonominya tidak cukup hanya dilihat dari tarif masuk kolam, tetapi juga dari kemungkinan penggunaan untuk latihan klub, pelajar, mahasiswa, kompetisi, maupun kegiatan olahraga lainnya.
Karena itu, persoalan Kolam Renang Mayure dinilai layak mendapatkan perhatian DPRD NTB, khususnya komisi yang membidangi pemerintahan, aset daerah, atau sektor terkait olahraga dan pengelolaan keuangan daerah.
DPRD sebagai lembaga pengawasan memiliki ruang untuk meminta penjelasan kepada Pemprov NTB mengenai status aset tersebut, alasan belum adanya pengelola baru, mekanisme yang telah ditempuh pemerintah, serta target kapan fasilitas itu kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pertanyaan lainnya adalah apakah selama hampir satu tahun tersebut telah dilakukan kajian terhadap kondisi fisik aset, skema pengelolaan yang paling memungkinkan, serta potensi pendapatan daerah yang hilang akibat fasilitas tidak beroperasi.
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola aset yang berasal dari kekayaan daerah.
Terlebih, apabila sebuah aset masih memiliki nilai guna dan dibutuhkan masyarakat, maka membiarkannya tanpa pengelolaan dalam waktu panjang berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi pemanfaatan maupun pemeliharaan aset.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai kapan Kolam Renang Mayure akan kembali dikelola dan dibuka untuk masyarakat.
Persoalan ini pun kini menunggu sikap Pemprov NTB dan DPRD NTB. Apakah aset tersebut akan segera diaktifkan kembali, dilelang atau dikerjasamakan melalui mekanisme yang sesuai aturan, atau justru masih akan dibiarkan tanpa kepastian?
Publik menunggu penjelasan terbuka pemerintah daerah.